dd1ef3eb-1d82-4df8-8615-56d78d333cb2_169

Pejabat PBB Tuduh Myanmar Lakukan Pembersihan Etnis pada Rohingya

Dhaka – Seorang pejabat Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) menyebut pemerintah Myanmar sedang melakukan pembersihan etnis terhadap warga Rohingya di Rakhine. Kisah-kisah mengerikan seperti pemerkosaan bergiliran, penyiksaan dan pembunuhan bermunculan dari ribuan warga minoritas Rohingya yang kabur ke Bangladesh.

Disebutkan PBB dalam laporannya, seperti dilansir AFP, Jumat (25/11/2016), sekitar 30 ribu warga Rohingya telah meninggalkan rumah mereka di Myanmar demi menyelamatkan diri dari aksi kekerasan yang terus terjadi. Sejak awal bulan ini, tentara Myanmar terus bergerak di wilayah negara bagian Rakhine yang menjadi tempat tinggal etnis minoritas Rohingya.

Pengungsi Rohingya di BangladeshFoto:

John McKissick selaku Ketua Badan Pengungsi PBB atau UNHCR untuk wilayah kota perbatasan Cox’s Bazar di Bangladesh, menuturkan kepada BBC bahwa para pengungsi Rohingya menceritakan bagaimana sesama mereka dibunuh, disiksa dan diperkosa oleh tentara Myanmar.

“Mereka (tentara Myanmar) membunuh para pria, menembaki mereka, membantai anak-anak, memperkosa wanita, membakar dan menjarah rumah-rumah, memaksa orang-orang ini menyeberangi sungai (ke Bangladesh),” terang McKissick.

Di sisi lain, otoritas Bangladesh melawan dorongan internasional untuk membuka perlintasan perbatasannya demi mencegah krisis kemanusiaan. Bangladesh malah meminta otoritas Myanmar untuk lebih banyak bertindak demi mencegah warga Rohingya, yang tidak memiliki kewarganegaraan itu, masuk wilayahnya.

“Sangat sulit bagi pemerintah Bangladesh untuk membiarkan perbatasan tetap terbuka karena akan mendorong pemerintah Myanmar melanjutkan kekejaman dan mengusir mereka (minoritas Rohingya) keluar hingga mencapai tujuan utama mereka yakni pembersihan etnis minoritas muslim di Myanmar,” tegas McKissick.

Pengungsi Rohingya diamankan penjaga perbatasan BangladeshFoto:

Menanggapi pernyataan itu, juru bicara Presiden Myanmar menyatakan kecamannya. “Saya ingin mempertanyakan profesionalisme dan etika yang seharusnya dipatuhi dan dihormati staf PBB. Dia (McKissick-red) seharusnya berbicara dengan didasarkan pada fakta konkret dan kebenaran, dia seharusnya tidak menyampaikan tudingan,” tegas Zaw Htay kepada AFP.

Ini bukan pertama kalinya klaim semacam ini diarahkan kepada pemerintah Myanmar. Tahun 2013 lalu, organisasi pemantau HAM Human Rights Watch (HRW) menyebut Myanmar melakukan praktik pembersihan etnis terhadap minoritas Rohingya. Saat itu, Presiden Thein Sein yang masih menjabat mengecamnya sebagai ‘fitnah’.

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *