Akademisi UMY usulkan DPR hentikan revisi UU Penyiaran

Akademisi UMY usulkan DPR hentikan revisi UU Penyiaran

Yogyakarta – Sejumlah akademisi Inisiatif Studi Keilmuan Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) mengusulkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menghentikan langkah-langkah revisi Undang-Undang Penyiaran dikarenakan dinilai terburu-buru juga berpotensi membungkam kebebasan pers.

"Kami mengusulkan agar pemerintahan dan juga DPR RI menghentikan tahapan revisi. Bahwa nanti kalau mau dibahas lagi silakan, tapi harus mulai dari awal telah terbuka, penduduk diajak ngomong, bukanlah kemudian ujug-ujug muncul mau direvisi," kata pengajar Prodi Bidang Studi Komuniksi UMY Senja Yustitia ketika konferensi pers di dalam Kampus UMY, Yogyakarta, Jumat.

Menurut Senja, proses revisi UU Penyiaran selayaknya berlangsung transparan lalu demokratis dengan melibatkan jurnalis, akademisi, periset media, orang-orang yang mana terlibat pada lapangan usaha penyiaran, salah satunya masyarakat umum.

"Prosesnya memang sebenarnya harus panjang melelahkan terbuka, demokratis, lantaran ini ngomongin legislasi. Jadi memang benar tidak ada boleh serampangan lalu tidaklah boleh terburu-buru," ujar dia.

Menurut dia, manakala regulasi hasil revisi yang dimaksud diratifikasi berubah jadi UU maka akan segera mengikat kemudian berdampak bagi kebebasan pers, di antaranya rakyat luas pada berdemokrasi.

"Pers itu kan pilar keempat, kalau eksekutif, yudikatif, legislatif bukan mampu kita harapkan, maka pada media-lah kemudian kita bersandar," ujar dia.

Fajar Junaedi, Kaprodi Keilmuan Komunikasi UMY menyampaikan ada beberapa pasal bermasalah juga berpotensi menghalangi kebebasan pers di revisi UU Penyiaran tersebut, salah satunya berkait larangan konten jurnalisme investigasi.

Padahal, kata Fajar, jurnalisme investigasi merupakan salah satu strategi pers di mengawasi jalannya pemerintahan, baik di level eksekutif, legislatif, maupun yudikatif.

Demikian pula pasal yang dimaksud menyatakan bahwa konten siaran di internet harus patuh pada Standar Isi Siaran (SIS), juga Komisi Penyiaran Negara Indonesia (KPI) diberi wewenang untuk melakukan penyensoran di media sosial.

"Ancaman lain bahwa pemberitaan ke media dapat dijerat dengan pasal pencemaran nama baik. Poin ini sangat mengancam kemerdekaan pers di dalam Indonesia," kata dia.

Tantangan lain yang mana ditemukan Fajar, adalah tumpang tindihnya kewenangan antara KPI dengan institusi lain, seperti Dewan Pers di mengatasi sengketa hasil jurnalistik.

Padahal, kata dia, selama ini berita di bentuk apapun, baik cetak, elektronik, dan juga digital adalah item jurnalistik juga merupakan kewenangan Dewan Pers yang digunakan tertuang pada Undang-undang (UU) Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Dia menekankan proses revisi undang-undang yang disebutkan menerapkan prinsip kehati-hatian lantaran mengatur tentang pengaplikasian tingkat kejadian penyiaran yang mana merupakan milik umum dan juga jumlahnya terbatas.

Pengajar lain dalam Prodi Keilmuan Komuniksi UMY Tri Hastuti Nur Rochimah memaparkan berdasarkan draf RUU Penyiaran yang digunakan sudah pernah ia baca, UU Pers justru sejenis sekali tiada dimasukkan sebagai konsideran.

Karena itu, ia menyimpulkan keinginan DPR untuk buru-buru mengesahkan RUU Penyiaran sebelum masa jabatannya sebagai perwakilan rakyat periode 2019-2024 berakhir terkesan sekadar kejar tayang sehingga tanpa melibatkan partisipasi masyarakat.

"Kalau ini sampai disahkan kami sangat gelisah sekali oleh sebab itu peran pers sebagai pilar demokrasi berubah menjadi dikebiri serta tiada berfungsi lagi," ujar Tri.

Sebelumnya, Menteri Komunikasi lalu Informatika Budi Arie Setiadi juga meminta-minta revisi Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran harus mengakomodasi masukan dari semua pihak, utamanya insan pers untuk menghindari timbulnya kontroversi.

Budi Arie mengatakan, sebagai mantan jurnalis, dirinya berharap agar RUU Penyiaran tiada memberikan kesan sebagai "wajah baru" pembungkaman pers.

Pembahasan RUU ini harus mengakomodasi masukan dari berubah-ubah elemen, utamanya insan pers demi menghindari munculnya kontroversi yang mana tajam.

Artikel ini disadur dari Akademisi UMY usulkan DPR hentikan revisi UU Penyiaran

CATEGORIES
TAGS
Share This