Apa Saja Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan ke Indonesia?

Apa Saja Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan ke Indonesia?

JAKARTA – Indonesia adalah negara konstitusional yang dimaksud berarti kekuasaan pemerintah dibatasi oleh undang-undang. Hierarki peraturan perundang-undangan dalam Nusantara sudah pernah mengalami beberapa inovasi seiring waktu. Ada beberapa peraturan yang mengatur hierarki ini, juga isi dari Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 juga telah lama mengalami beberapa amendemen .

Negara Indonesi memiliki bermacam peraturan juga undang-undang yang dimaksud saling berhubungan lalu memiliki hierarki tertentu. Peraturan yang digunakan tambahan besar akan memengaruhi peraturan ke bawahnya, yang digunakan tiada boleh bertentangan dengan peraturan yang digunakan ada pada atasnya. Hierarki ini diatur di ketetapan MPR dan juga undang-undang.

Berikut adalah aturan terkait hierarki peraturan perundang-undangan pada Indonesia:

1. Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966

Lampiran II A disebutkan tingkatan peraturan perundang-undangan, yaitu:

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Ketetapan MPRS
3. Undang-Undang atau Peraturan otoritas Pengganti Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah
5. Keputusan Presiden
6. Peraturan-peraturan pelaksanaannya, seperti:
– Peraturan Menteri
– Instruksi Menteri
– Lain-lainnya

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Pasal 7 undang-undang ini menjelaskan jenis dan juga hierarki perundang-undangan sebagai berikut:
1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
3. Undang-Undang/Peraturan eksekutif Pengganti Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Presiden
6. Peraturan Daerah Provinsi
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004

Undang-undang ini mengatur jenis serta hierarki peraturan perundang-undangan, yang digunakan tercantum pada Pasal 7 ayat 1, dengan jenis dan juga hierarkinya sebagai berikut:
1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-Undang/Peraturan otoritas Pengganti Undang-Undang
3. Peraturan Pemerintah
4. Peraturan Presiden
5. Peraturan Daerah

Ayat 2 menjelaskan bahwa Peraturan Daerah mencakup Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten, dan juga Peraturan Desa atau peraturan yang dimaksud setingkat.

4. Ketetapan MPR Tahun 2000 No. III/MPR/2000

Ketetapan ini mencantumkan tata urutan peraturan perundang-undangan pada Pasal 2, yang mana dijadikan pedoman di aturan hukum ke bawahnya. Tata urutannya adalah:
1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Ketetapan Majelis MPR
3. Undang-Undang
4. Peraturan eksekutif Pengganti Undang-Undang
5. Peraturan Pemerintah
6. Keputusan Presiden
7. Peraturan Daerah

Pasal 4 ayat 1 menyebutkan bahwa setiap aturan hukum yang mana tambahan rendah bukan boleh bertentangan dengan yang digunakan lebih besar tinggi. Ayat 2 menjelaskan bahwa peraturan atau langkah dari MA, BPK, menteri, Bank Indonesia, lembaga, badan, atau komisi setingkat tidaklah boleh bertentangan dengan ketentuan pada tata urutan undang-undang.

Penjelasan Tingkatan Peraturan Perundang-Undangan pada Indonesia

Setiap peraturan perundang-undangan merupakan dasar hukum yang dimaksud penting untuk menjalankan roda pemerintahan. Berikut adalah penjelasan untuk per individu tingkatan peraturan perundang-undangan sesuai dengan UU Nomor 12 Tahun 2011:

1. Undang-Undang Dasar Negara Negara Indonesia Tahun 1945

Menempati sikap tertinggi sebab merupakan dasar negara Republik Nusantara juga menjadi dasar hukum tertinggi. Peraturan lainnya tidaklah boleh bertentangan dengan UUD 1945. UUD 1945 terdiri dari Pembukaan juga Pasal-Pasal pasca amandemen.

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat

Ketetapan MPR atau TAP MPR kembali disebut di UU Nomor 12 Tahun 2011 setelahnya sempat tak masuk di hierarki peraturan perundang-undangan pada waktu masa reformasi. Contoh: Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/2000.

3. Undang-Undang/Peraturan otoritas Pengganti Undang-Undang

Undang-Undang dibuat oleh DPR, sedangkan Perppu ditetapkan oleh presiden pada situasi genting lalu memaksa, kemudian diajukan ke DPR.

4. Peraturan Pemerintah

Ditetapkan oleh Presiden untuk melaksanakan undang-undang. Contoh: PP tentang Penilaian Performa PNS.

5. Peraturan Presiden

Ditetapkan oleh presiden dengan materi dari undang-undang atau pelaksanaan Peraturan Pemerintah. Contoh: Perpres tentang Perkuatan Moderasi Beragama.

6. Peraturan Daerah Provinsi

Dibuat oleh DPRD Provinsi dengan persetujuan gubernur. Contoh: Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Penyelenggaraan Keseimbangan Lanjut Usia.

7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Dibuat oleh DPRD Kabupaten/Kota dengan persetujuan bupati atau wali kota. Contoh: Peraturan Daerah Daerah Perkotaan Bekasi tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.

Tingkatan peraturan perundang-undangan ini berubah menjadi acuan di penyusunan agar tidak ada bertentangan dengan yang tersebut ada ke atasnya. Peraturan juga undang-undang yang tersebut ada saling melengkapi sehingga dapat terlaksana dengan baik. Penyusunan peraturan penting melalui perencanaan lalu pembahasan yang dimaksud mendalam untuk menciptakan peraturan yang dimaksud tepat.

Artikel ini disadur dari Apa Saja Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia?

CATEGORIES
TAGS
Share This