Baleg DPR Gelar Rapat Pertama Revisi UU Kementerian Negara

Baleg DPR Gelar Rapat Pertama Revisi UU Kementerian Negara

JAKARTA – Badan Legislasi (Baleg) DPR mengatur rapat perdana terkait revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Selasa (14/5/2024) siang. Dalam rapat tersebut, Baleg mendengarkan poin inovasi pada revisi UU Kementerian Negara .

Dalam paparannya, tenaga ahli Baleg DPR menjelaskan Pasal 15 UU Kementerian Negara sebelumnya mengatur jumlah total keseluruhan kementerian paling berbagai 34 kementerian. Kemudian, pada revisi UU Kementerian Negara ini diubah menjadi ditetapkan sesuai keinginan presiden dengan memperhatikan efektivitas penyelenggaraan negara, sehingga tidaklah ditetapkan nomor baku jumlah keseluruhan kementerian.

“Diusulkan perubahannya menjadi ditetapkan sesuai dengan keperluan presiden dengan memperhatikan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan,” kata regu ahli Baleg pada waktu memaparkan pembaharuan UU Kementerian Negara di dalam ruang rapat Baleg DPR, Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (14/5/2024).

Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas mengatakan, revisi UU Kementerian Negara masih mampu diwujudkan walau tak masuk Prolegnas prioritas. Menurutnya, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 79/PUU-IX/2011 menjadi jalur masuk untuk melakukan revisi. Putusan itu menghapus duta menteri sebagai pejabat karier dan juga tidak anggota kabinet.

“Kalau ada UU yang digunakan tidaklah kita usulkan masuk di Prolegnas, maka memungkinkan kita bahas kalau itu adalah akibat putusan MK, jadi ini pintu masuk saja,” kata Supratman ketika rapat Baleg.

Legislator Gerindra itu menjelaskan, tak ada hambatan bila di revisi menghadapi putusan MK itu menambah materi baru. Sebab, hal itu bukan ada pembatasan. “Soal materinya itu tidaklah dibatasi oleh apakah yang mana semata-mata yang digunakan diputuskan MK atau tidak. Itu tak membatasi kita untuk tiada mengeksplorasi materi muatan yang lain,” tuturnya.

Selanjutnya, Baleg akan menyiapkan naskah akademik untuk revisi UU Kementerian Negara. Serta setiap fraksi diminta untuk menyiapkan anggotanya untuk ditugaskan sebagai Panitia Kerja atau Panja.

Artikel ini disadur dari Baleg DPR Gelar Rapat Perdana Revisi UU Kementerian Negara

CATEGORIES
TAGS
Share This