Begini Respons Istana tentang Gugatan Dugaan Nepotisme Jokowi ke PTUN

Begini Respons Istana tentang Gugatan Dugaan Nepotisme Jokowi ke PTUN

IndoPolitik.com – Jakarta – Istana menyangsikan gugatan yang mana dilayangkan oleh pasukan Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) dan juga Pergerakan Advokat atau Perekat Nusantara ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) masalah dugaan nepotisme Presiden Joko Widodo atau Jokowi di menjalankan jabatannya. 

“Kita serahkan semata ke PTUN untuk menilai apakah ini murni gugatan Tata Usaha Negara, atau gugatan yang dimaksud bermuatan politis mendekati pemilihan raya 2024,” kata Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana pada Selasa, 16 Januari 2024.

TPDI juga Pergerakan Advokat atau Perekat Nusantara menggugat Jokowi serta ibu negara Iriana ke PTUN pada Hari Jumat 12 Januari 2024.  Koordinator TPDI kemudian Perekat Nusantara, Petrus Selestinus, mengatakan, alasannya melayangkan gugatan itu oleh sebab itu dinasti urusan politik lalu nepotisme yang mana dimainkan Presiden Jokowi telah sangat terang-terangan. 

Bahkan menurut Petrus, dugaan nepotisme itu melibatkan lembaga yudikatif yakni Mahkamah Konstitusi. Menurut Petrus, tindakan yang tersebut dilaksanakan Jokowi telah sangat mengkhawatirkan dan juga dapat mengancam keberlangsungan demokrasi kemudian kedaulatan rakyat yang dimaksud dijamin UUD 1945. 

“Dinasti kebijakan pemerintah kemudian nepotisme ketika ini sedang menguat, yang dimaksud semula hanya saja ada di tempat lingkaran eksekutif, ini telah lintas lembaga tinggi, dari lembaga kepresidenan masuk ke lembaga yudikatif yaitu Mahkamah Konstitusi,” kata Petrus ditemui pada PTUN Jakarta, hari terakhir pekan 12 Januari 2024. 

Ari pada Selasa, mengatakan, sampai pada waktu ini, Kementerian Sekretariat Negara belum menerima salinan gugatannya. “Jadi belum sanggup mengomentari lebih banyak lanjut mengenai substansi gugatan tersebut,” katanya.

Dalam gugatannya, Petrus menyampaikan ada 12 pihak yang masuk sebagai para pihak yang dimaksud digugat selain Jokowi ada juga Anwar Usman, Gibran Rakabuming Raka, Mohammad Bobby Afif Nasution, Prabowo Subianto lalu KPU RI sebagai tergugat. Sementara Iriana, Mahkamah Konstitusi, Saldi Isra, Arief Hidayat, Kaesang Pangarep dan juga Podcast Bocor Alus Politik – Tempodotco, sebagai pihak turut tergugat. 

“Adapun tuntutannya adalah memohonkan agar PTUN Ibukota menyatakan dinasti kebijakan pemerintah lalu nepotisme sebagai perbuatan melawan hukum atau sebagai suatu perbuatan yang tersebut dilarang, sehingga harus dihentikan,” kata Petrus.

MK Gelar Sidang Putusan Uji Formil Batas Usia Cawapres Hari Ini

CATEGORIES
TAGS
Share This