Cak Imin Dukung Anies Revisi Omnibus Law UU Ciptaker: Belum Terlihat Manfaatnya

Cak Imin Dukung Anies Revisi Omnibus Law UU Ciptaker: Belum Terlihat Manfaatnya

IndoPolitik.com – Calon presiden 01, Anies Baswedan berjanji akan merevisi Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja jikalau ia terpilih jadi presiden.

Menurut dia, omnibus law justru menyebabkan penderitaan bagi beberapa jumlah kelompok pekerja, teristimewa bagi mereka itu yang bekerja dengan sistem kemitraan atau outsourcing. 

Anies juga menyebut, permasalahan omnibus law ada pada dampak signifikan yang dimaksud dirasakan oleh kelompok pekerja dengan pola kemitraan ini akibat adanya omnibus law. 

“Masalah pekerja outsourcing adalah salah satu bukti bahwa omnibus law ini bermasalah,” ujar Anies ketika berbicara pada acara Desak Anis juga Slepet Imin di area JI-Expo, Kemayoran, DKI Jakarta Pusat, pada Awal Minggu (29/1/2024).

Selain itu, ia juga mengatakan, omnibus law terjadi akibat setiap pembuatan kebijakan setiap saat bergantung pada kebijakan pemerintah pusat. Menurutnya, pola aturan seperti ini menjadikan omnibus law menjadi kontroversial lalu melanggar prinsip keadilan. 

“Adanya hubungan antara kewenangan pusat, provinsi, kemudian tempat yang digunakan semuanya diserahkan terhadap pusat, namun pada implementasinya justru menyebabkan banyak masalah,” paparnya.

Selama tiga tahun penerapan omnibus law, kata dia, sejumlah hal yang mana perlu diperbaiki. “Selain permasalahan yang dimaksud terkait dengan hubungan industrial, terdapat aspek-aspek lain di area dalamnya yang digunakan perlu diperbaiki,” tambah Anies.

Sementara itu, Muhaimin Iskandar, calon perwakilan presiden nomor urut 1, menambahkan bahwa omnibus law perlu direvisi sebab hingga pada waktu ini belum terlihat faedah yang dimaksud didapat setelahnya aturan yang dimaksud disahkan.

Cak Imin, sapaan akrab Muhaimin Iskandar, juga mengakui bahwa partainya turut berkontribusi di pengesahan omnibus law, namun ia menegaskan bahwa aturan yang dimaksud akan menjadi prioritas utama untuk direvisi apabila terpilih nanti. “Omnibus law termasuk di prioritas untuk direview,” tegasnya.

CATEGORIES
TAGS
Share This