Din Syamsuddin Usul Muhammadiyah Tolak Tawaran Konsesi Tambang: Lebih Banyak Mudaratnya

Din Syamsuddin Usul Muhammadiyah Tolak Tawaran Konsesi Tambang: Lebih Banyak Mudaratnya

JAKARTA – Tokoh nasional Din Syamsuddin mengusulkan agar PP Muhammadiyahmenolak tawaran dari pemerintah untuk mengambil bagian mengurus tambang. Din menyampaikan tawaran yang disebutkan lebih banyak sejumlah mudaratnya.

Diketahui, pemerintah memberikan kesempatan untuk organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan untuk mengurus tambang. Ormas keagamaan diberikan akses untuk mendapatkan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Hal ini diatur pada Peraturan eksekutif (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang inovasi berhadapan dengan Peraturan pemerintahan Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral serta Batubara. PP yang disebutkan ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 30 Mei 2024.

“Dengan husnuzzn pemberian konsesi tambang batubara untuk ormas keagamaan seperti NU juga Muhammadiyah dapat dinilai positif sebagai bentuk perhatian pemerintah untuk mereka. Namun, hal demikian sangat terlambat, lalu motifnya terkesan untuk mengambil hati. Maka, suuzan tak terhindarkan,” kata Din pada keterang yang digunakan diterima SINDOnews, Selasa (4/6/2024).

Din menjelaskan, sewaktu dirinya diminta berubah jadi Utusan Khusus Presiden untuk Dialog serta Kerja mirip Antar Agama kemudian Peradaban, yang mana sempat ditolaknya dua kali, dirinya mempersyaratkan agar Presiden Joko Widodo menanggulangi ketidakadilan dunia usaha antara kelompok segelintiran yang menguasai aset nasional di dalam menghadapi 60 persen lalu umat Islam yang mana terpuruk pada bidang ekonomi.

Tapi, kata Din, Presiden menjawab bahwa hal itu tiada mudah. “Saya katakan simpel seandainya ada kehendak kebijakan pemerintah (political will). Yang saya mintakan hanya saja pemerintah melakukan aksi keberpihakan (affirmative actions) dengan menciptakan keadilan perekonomian juga tidak ada belaka memberi konsesi untuk pihak tertentu. Juga, agar mau meningkatkan derajat satu-dua pelaku bisnis muslim bermetamorfosis menjadi setara dengan taipan. Hal demikian diperlukan agar kesenjangan ekonomi yang berimpit dengan agama dan juga etnik tidaklah menyebabkan bom waktu bagi Indonesia,” jelas Din.

Menurut Din, sekarang mendadak kehendak urusan politik itu ada lewat Menteri Penanaman Modal Bahlil Lahadalia. “Walau tidaklah ada kata terlambat, namun pemberian konsesi itu tidak ada dapat tiada mengandung masalah,” kata Din.

Ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah Pondok Labu ini menjelaskan, pemberian konsesi tambang batubara terhadap NU dan juga Muhammadiyah permanen tiada seimbang dengan jasa lalu peran kedua ormas Islam itu lalu tetap tidaklah seimbang dengan pemberian konsesi untuk perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh kelompok segelintiran tadi.

Din berikutnya memperlihatkan satu perusahaan menguasai lahan seluas sekitar 5 jt hektare. Bahkan, bumi minerba Tanah Air dikuasai oleh beberapa perusahaan saja. “Sumber Daya Alam Indonesi sungguh “dijarah secara serakah” oleh segelintir penduduk yang patut diduga berkolusi dengan pejabat,” ujarnya.

Artikel ini disadur dari Din Syamsuddin Usul Muhammadiyah Tolak Tawaran Konsesi Tambang: Lebih Banyak Mudaratnya

CATEGORIES
TAGS
Share This