DPR Tunggu Surpres untuk Bahas Revisi UU TNI, Polri, hingga Kementerian Negara

DPR Tunggu Surpres untuk Bahas Revisi UU TNI, Polri, hingga Kementerian Negara

JAKARTA – Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR menyatakan sedang mengawaitu Surat Presiden (Surpres) untuk mengkaji empat revisi Undang-Undang (UU) yang tersebut telah dilakukan ditetapkan menjadi usul inisiatif DPR.

Keempat RUU yang dimaksud yakni revisi UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, revisi UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, revisi UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, serta revisi UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

“Ya (pembahasan) nunggu surpres,” kata Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas ke Kompleks Parlemen, Senayan, DKI Jakarta Pusat, Rabu (29/5/2024).

Supratman berkata, pemerintah mempunyai waktu 60 hari untuk mengirimkan surpres ke DPR. Meski begitu, punya hak untuk menolak atau menerima pembahasan keempat revisi UU tersebut. “Surpres wajib dikirim ke DPR itu paling lama 60 hari bahwa apakah isinya setuju itu nanti ke pembahasan. Siapa tahu presiden tolak semua. Kan kita nggak ngerti,” ucapnya.

Sebelumnya, Baleg DPR RI menyetujui empat revisi undang-undang bermetamorfosis menjadi RUU usul inisiatif DPR pada rapat paripurna, Selasa, 28 Mei 2024. Dalam rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, 9 fraksi DPR telah lama menyampaikan pendapat per individu terhadap 4 RUU usulan Badan Legislasi.

Keempat RUU itu terdiri dari RUU tentang Perubahan Ketiga berhadapan dengan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, RUU tentang Perubahan melawan UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Negara. Kemudian, RUU tentang Perubahan melawan UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Tanah Air lalu RUU tentang Perubahan Ke-3 berhadapan dengan UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

“Contohnya untuk RUU inovasi ketiga menghadapi UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Negara Indonesia seperti Bintara juga Tamtama batas usia pensiun 58, Perwira 60 tahun atau Bintara dengan keinginan organisasi berusia 60 tahun dengan mekanisme sendiri dan juga apabila mempunyai keahlian khusus batas usia pensiun dapat diperpanjang maksimal 2 tahun,” ujarnya.

“Demikian contohnya, apa dapat disetujui?” tanya Dasco untuk seluruh anggota komite yang mana hadir.

“Setuju,” seru anggota majelis yang digunakan hadir.

Artikel ini disadur dari DPR Tunggu Surpres untuk Bahas Revisi UU TNI, Polri, hingga Kementerian Negara

CATEGORIES
TAGS
Share This