Hadi: Satuan TNI terintegrasi diperkuat demi antisipasi konflik dalam LCS

Hadi: Satuan TNI terintegrasi diperkuat demi antisipasi konflik dalam LCS

IndoPolitik.com – “Dalam merespon permasalahan Laut China Selatan, pada bidang pertahanan lalu keamanan, pemerintah mengupayakan acara major project pada upaya penguatan keamanan Laut Natuna melalui kecukupan alutsista dan juga peningkatan sarana kemudian prasarana satuan terinteg

Jakarta – Menteri Koordinator Lingkup Politik, Hukum, kemudian Keselamatan (Menko Polhukam) Marsekal TNI (Purn.) Hadi Tjahjanto menilai Satuan TNI Terintegrasi (STT) pada Natuna masih perlu diperkuat untuk mengantisipasi ancaman konflik pada perairan sengketa Laut China Selatan (LCS).

Dia mengatakan Indonesia masih menghadapi ancaman konflik yang digunakan dapat muncul di dalam Laut China Selatan, mengingat adanya klaim sepihak China berhadapan dengan seluruh Laut China Selatan, termasuk Laut Natuna Utara yang merupakan perairan Indonesia.

Oleh akibat itu, Hadi, pada waktu berbicara di acara diskusi yang dilakukan Indonesia Strategic and Defence Studies (ISDS) pada Jakarta, Selasa, menyampaikan pertahanan Indonesia pada Natuna akan terus diperkuat demi mengantisipasi konflik yang tersebut dapat muncul akibat sengketa wilayah perairan itu.

“Dalam merespon permasalahan Laut China Selatan, di tempat bidang pertahanan lalu keamanan, pemerintah menyokong inisiatif major project di upaya penguatan keamanan Laut Natuna melalui kecukupan alutsista serta peningkatan sarana juga prasarana satuan terintegrasi TNI,” kata Hadi Tjahjanto.

Dia menyampaikan penguatan satuan terintegrasi TNI di area Natuna itu pun merupakan tindakan lanjut melawan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020–2024.

Di luar itu, Hadi menyampaikan Indonesia juga masih mengedepankan diplomasi dan juga negosiasi damai di mengatur sengketa dalam Laut China Selatan. Indonesia, menurut Hadi, pun cukup bergerak memacu finalisasi tata perilaku (code of conduct/CoC) untuk Laut China Selatan.

“Kita berusaha mencapai CoC dapat difinalisasi di kurun waktu 3 tahun, yaitu pada 2025. Kita semua berharap CoC dapat menjadi dokumen yang mana efektif, substantif, juga actionable untuk menghindari eskalasi serta sekaligus meningkatkan mutual trust juga mutual confidence di dalam antara negara-negara yang mana berkepentingan di dalam Laut China Selatan,” kata Menko Polhukam RI.

China sejauh ini masih mengklaim secara sepihak seluruh wilayah Laut China Selatan yang mana disebut sembilan garis putus-putus (nine-dash lines) menghadapi dasar hak sejarah. China juga menerbitkan peta terbarunya yang dimaksud menambah satu garis putus-putus itu menjadi ten-dash lines, yang tersebut tumpang tindih dengan zona kegiatan ekonomi eksklusif Indonesia pada Laut Natuna Utara.

“Sengketa wilayah ini menjadi semakin kompleks dengan menguatnya rivalitas geopolitik major powers (negara adidaya, red.) di area kawasan, utamanya antara Amerika Serikat serta China,” kata Hadi.

Terkait itu, Hadi menyampaikan Indonesia berkepentingan mengurus sengketa itu demi menjaga situasi di dalam Laut China Selatan tetap memperlihatkan kondusif.

“Kita bukan ingin meninjau wilayah Laut China Selatan justru dijadikan turnamen proyeksi kekuatan negara major powers serta menjadi episentrum konflik. Kita harus mampu mengubah Laut China Selatan menjadi sea of peace,” kata Hadi Tjahjanto.

CATEGORIES
TAGS
Share This