Jampidsus Ditarget, Praktisi Hukum Ingatkan Kepercayaan Publik Terhadap Kejagung Tinggi

Jampidsus Ditarget, Praktisi Hukum Ingatkan Kepercayaan Publik Terhadap Kejagung Tinggi

JAKARTA – Serangkaian aksi yang menyudutkan Jampidsus Kejaksaan Agung (Kejagung) Febrie Adriansyah seperti penguntitan hingga pembunuhan karakter disayangkan praktisi hukum Saor Siagian. Peristiwa-peristiwa yang disebutkan tidaklah lepas dari upaya perlawanan balik para koruptor.

Kejagung di beberapa tahun terakhir gencar membongkar beragam skandal korupsi jumbo hingga kepercayaan masyarakat (public trust) terhadap Korps Adhyaksa naik.

“Kita juga harus objektif, bagaimana kinerja Jaksa Agung pada waktu ini. Dari tiga lembaga penegak hukum sekarang, yang mana paling dipercaya (publik) adalah Kejagung, baru Polri, kemudian KPK,” ujar Saor, Hari Jumat (31/5/2024).

“Itu adalah (hasil) survei lalu betul (buah) kerja-kerja mereka itu memberantas korupsi, betul-betul megakorupsi,” tambahnya.

Berdasarkan survei Indikator Politik Tanah Air periode April 2024, Kejagung berubah menjadi institusi penegak hukum yang mana paling dipercaya rakyat dengan skor 74,7%. Kedudukan selanjutnya adalah Mahkamah Konstitusi (MK) 72,5%, pengadilan 71,1%, Polri 70,6%, juga KPK 62,1%.

Saor mengingatkan bahwa satu dari semua terperiksa tindakan hukum dugaan korupsi tata niaga timah pada Bangka Belitung (Babel) pada 2015-2022 dijerat pasal perintangan penyidikan (obstruction of justice).

“Dari 21 yang dimaksud telah dilakukan ditetapkan dituduh dugaan korupsi timah, salah satu dijerat obstruction of justice,” ucapnya.

Sebelumnya, Kejagung bersatu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencatat kerugian negara menghadapi persoalan hukum dugaan korupsi tata niaga timah dalam wilayah IUP PT Timah (TINS) periode 2015-2022 mencapai Rp300 triliun.

Jaksa Agung ST Burhanuddin menyampaikan jumlah total yang disebutkan lumayan fantastis. “Perkara timah ini hasil perhitungannya cukup lumayan fantastis, yang semula kita perkirakan Rp271 triliun setelah itu pada saat ini mencapai sebesar Rp300 triliun,” ujarnya, Rabu (29/5/2024).

Total kerugian yang dimaksud diketahui pasca penyidik melakukan kolaborasi dengan dengan BPK serta ahli kerugian riil terkait ekologis, ekonomis, lalu rehabilitasi lingkungan.

Hingga pada waktu ini, sebanyak 22 khalayak sudah pernah ditetapkan terperiksa tindakan hukum dugaan tindakan pidana korupsi kemudian Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) pada tata niaga komoditas timah di dalam wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015-2022.

“Terkait terperiksa TPPU telah lama ditetapkan 6 tersangka,” kata Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Kuntadi di dalam Kejagung, DKI Jakarta Selatan, Rabu (29/5/2024).

Artikel ini disadur dari Jampidsus Ditarget, Praktisi Hukum Ingatkan Kepercayaan Publik Terhadap Kejagung Tinggi

CATEGORIES
TAGS
Share This