Jokowi Beri Izin Tambang untuk Ormas Keagamaan, Siti Nurbaya: Daripada Ormasnya Setiap Hari Ajukan Proposal

Jokowi Beri Izin Tambang untuk Ormas Keagamaan, Siti Nurbaya: Daripada Ormasnya Setiap Hari Ajukan Proposal

JAKARTA – Menteri Lingkungan Hidup serta Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya menegaskan bahwa izin pengelolaan tambang ke organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan dijalankan secara profesional, melalui sayap industri tiap-tiap ormas yang mana mengajukan. Menurut dia, Peraturan eksekutif (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang inovasi melawan Peraturan pemerintahan Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pertemuan Usaha Pertambangan Mineral kemudian Batubara tambahan baik daripada ormas yang disebutkan setiap hari mengajukan proposal.

“Itu kan begini ya, organisasi itu kan punya sayap-sayap organisasi. Nah jadi yang dimaksud dimaksud dengan perizinan itu, itu pada sayap bisnisnya. Jadi tetap aja profesional sebetulnya,” kata Siti Nurbaya terhadap wartawan dalam Istana Kepresidenan, Hari Minggu (2/6/2024).

Siti menjelaskan, hal yang dimaksud yang mana berubah jadi pertimbangan mengapa pemerintah memberikan izin terhadap ormas keagamaan mengatur tambang. Ia menilai, pengelolaan tambang yang mana direalisasikan secara profesional kegiatan bisnis itu lebih tinggi baik ketimbang ormas harus mengajukan proposal.

“Nah ormas itu pertimbangannya itu tadi akibat ada sayap-sayap organisasinya yang mana memungkinkan. Daripada ormasnya setiap hari nyariin proposal minta apa, apa namanya mengajukan proposal, kan lebih lanjut baik dengan sayap industri yang dimaksud rapi juga kekal profesional. Itu sih sebetulnya,” ujar dia.

Lebih jauh, ia memverifikasi perlakuan yang digunakan diberikan atau diterapkan akan sejenis terhadap ormas keagamaan yang mana nantinya terlibat mengelola. Diketahui sebelumnya, pemerintah memberikan kesempatan untuk ormas keagamaan untuk mengatur tambang.

Ormas keagamaan diberikan akses untuk mendapatkan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Hal ini diatur pada Peraturan pemerintahan (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang inovasi melawan Peraturan eksekutif Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Acara Usaha Pertambangan Mineral serta Batubara.

PP yang dimaksud ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 30 Mei 2024. Aturan pemberian IUPK untuk ormas keagamaan diatur di Pasal 83 A. Aturan yang disebutkan baru disisipkan ke antara Pasal 83 dan juga Pasal 84.

“Dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, WIUPK dapat dikerjakan penawaran secara prioritas terhadap Badan Usaha yang dimaksud dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan,” disitir pada Pasal 83A ayat 1.

Wilayah lzin Usaha Pertambangan Khusus pada WIUPK, yang tersebut selanjutnya disebut WIUPK, adalah wilayah yang mana diberikan untuk pemegang IUPK. WIUPK merupakan wilayah eks Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).

IUPK atau kepemilikan saham ormas keagamaan pada Badan Usaha bukan dapat dipindahtangankan dan/atau dialihkan tanpa persetujuan Menteri. Kepemilikan saham organisasi kemasyarakatan keagamaan di Badan Usaha harus mayoritas serta menjadi pengendali.

Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 41 dilarang bekerja serupa dengan pemegang PKP2B sebelumnya kemudian I atau afiliasinya. “Penawaran WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku di jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Peraturan pemerintahan ini berlaku,”bunyi aturan tersebut.

Ketentuan lebih besar lanjut mengenai penawaran WIUPK secara prioritas terhadap Badan Usaha milik organisasi kemasyarakatan keagamaan diatur pada Peraturan Presiden.

Artikel ini disadur dari Jokowi Beri Izin Tambang untuk Ormas Keagamaan, Siti Nurbaya: Daripada Ormasnya Setiap Hari Ajukan Proposal

CATEGORIES
TAGS
Share This