Kasus Dugaan KDRT, Kepala Otoritas Bandara Wilayah Merauke Dinonaktifkan Sementara

Kasus Dugaan KDRT, Kepala Otoritas Bandara Wilayah Merauke Dinonaktifkan Sementara

JAKARTA – Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Bebas (Ditjen Hubud) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah lama membebastugaskan sementara Asep Kosasih Samapta dari jabatannya sebagai Kepala Otoritas Bandara (Otban) di wilayah Merauke. Hal itu diwujudkan menyusul tindakan hukum dugaan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Lingkungan Cecep Kurniawan mengatakan, pembebastugasan sementara dari jabatan ini direalisasikan guna memudahkan pemeriksaan tambahan lanjut terkait dugaan perkara KDRT. Kasus yang disebutkan secara internal telah terjadi dilaporkan ke Kementerian Perhubungan, melalui Bagian Narasumber Daya Individu dan juga Organisasi (SDMO) Setditjen Perhubungan Udara.

“Kami sangat menyesalkan tindakan hukum kekerasan rumah tangga yang mana melibatkan Kepala Otoritas Bandar Udara Bebas Wilayah X Asep Kosasih. Saat ini yang digunakan bersangkutan telah dilakukan dibebastugaskan guna memudahkan penyelidikan lebih banyak lanjut,” ujar Cecep, Hari Jumat (17/5/2024).

Untuk perkara KDRT ini, selanjutnya diwujudkan pemeriksaan terpadu oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dalam lingkungan Kementerian Perhubungan. Nantinya, apabila terbukti benar maka akan diberikan sanksi internal sesuai dengan aturan yang dimaksud berlaku.

Cecep Kurniawan menyatakan terkait Displin Pegawai Negeri Sipil telah lama diatur melalui Peraturan pemerintahan Nomor 94 Tahun 2021. “Sebagai PNS kita harus tunduk pada aturan yang mana berlaku, akibat sebelum dilantik tentunya telah diwujudkan sumpah jabatan. Oleh sebab itu, harus menaati kewajiban lalu menyavoid larangan-larangan yang ditentukan,” ujarnya.

Pelanggaran disiplin dapat sebagai ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang dimaksud tidak ada menaati kewajiban dan juga atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang tersebut diwujudkan di dalam di maupun di luar jam kerja.

Cecep mengingatkan di dalam era teknologi yang tersebut semakin canggih, pada hitungan detik apa pun mampu tersebar berubah menjadi pemberitaan atau informasi.

“Sangat gampang sekali untuk viral. Untuk itu sebagai PNS penting mengerti akan dampak negatif yang digunakan ditimbulkan sehingga mengakibatkan turunnya harkat, martabat, citra, kepercayaan, nama baik tidaklah belaka pribadi akan tetapi juga instansi. Semoga kejadian ini tidak ada terulang lagi,” tegas Cecep.

Adapun terkait dengan persoalan hukum lain pada luar KDRT yakni dugaan adanya penistaan agama, kata Cecep, Kementerian Perhubungan bukan bisa saja mencampuri, lantaran menjadi ranah pribadi yang digunakan bersangkutan.

Artikel ini disadur dari Kasus Dugaan KDRT, Kepala Otoritas Bandara Wilayah Merauke Dinonaktifkan Sementara

CATEGORIES
TAGS
Share This