Ketua KPU Kini Sebut Caleg Terpilih Harus Mundur apabila Maju Pemilihan Kepala Daerah 2024

Ketua KPU Kini Sebut Caleg Terpilih Harus Mundur apabila Maju Pemilihan Kepala Daerah 2024

JAKARTA – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari menyampaikan bahwa calon legislatif ( caleg ) terpilih ke pemilihan 2024 harus mengundurkan diri jikalau forward pada pemilihan kepala daerah 2024 . Hal ini berbeda dengan pernyataan sebelumnya.

Hasyim menyamaikan hal itu ketika memaparkan rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang Pencalonan Pengelola kemudian Wakil Gubernur, Kepala Kabupaten juga Wakil Bupati, dan juga Wali Daerah Perkotaan serta Wakil Wali Pusat Kota di rapat dengar pendapat (RDP) sama-sama Komisi II DPR, dalam Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/5/2024).

Hasyim menjelaskan, pada UU pemilihan kepala daerah menentukan bahwa jikalau ada anggota DPR, DPD, dan juga DPRD provinsi lalu kabupaten/kota didaftarkan sebagai calon, maka yang mana bersangkutan harus mengundurkan dari jabatannya.

Sementara, bagi calon terpilih yang mana belum dilantik maka yang mana bersangkutan harus bersedia mengundurkan diri sebagai calon terpilih anggota DPR, DPD, atau DPRD meskipun belum dilantik.

“Jadi kalau belum dilantik itu statusnya adalah sebagai calon terpilih. Maka apabila yang mana bersangkutan didaftarkan parpol sebagai calon atau akan calon kepala area atau delegasi kepala daerah, maka yang dimaksud bersangkutan harus bersedia mengundurkan diri,” kata Hasyim pada paparannya.

Syarat atau dokumen ini paling lambat diserahkan lima hari pasca penetapan pasangan calon, berbentuk surat pengajuan diri sebagai anggota DPR, DPD, atau DPRD terpilih. Kemudian yang digunakan kedua adalah tanda terima dari pejabat yang mana berwenang berhadapan dengan penyerahan surat pengajuan pengunduran diri tersebut.

“Kemudian yang tersebut ketiga surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sedang diproses oleh pejabat yang mana berwenang,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Hasyim memberikan simulasi. Dalam tahapan pilkada pendaftaran calon dilaksanakan tanggal 27-29 Agustus tahun 2024, kemudian diwujudkan penelitian administrasi verifikasi, lalu pada akhirnya ditetapkan sebagai paslon partisipan pilkada itu pada tanggal 22 September 2024.

Untuk anggota DPR DPD sebagaimana diketahui yang mana terpilih akan dilantik 1 Oktober 2024. Begitu yang bersangkutan ditetapkan oleh KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota sebagai calon atau paslon partisipan pemilihan gubernur 2024, maka yang tersebut bersangkutan harus segera mengajukan surat pengunduran diri sebagai calon terpilih.

“Jadi supaya jelas jalur yang ditempuh apakah menjadi calon kepala tempat atau menjadi anggota DPR atau DPD. Kurang tambahan simulasinya demikian,” pungkasnya.

Sebelumnya, Hasyim menegaskan caleg terpilih yang tersebut ingin progresif pada pemilihan kepala daerah 2024 tiada wajib mundur dari jabatannya. “Yang wajib mundur adalah anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota,” kata Hasyim, Kamis (9/5/2024).

Artikel ini disadur dari Ketua KPU Kini Sebut Caleg Terpilih Harus Mundur jika Maju Pilkada 2024

CATEGORIES
TAGS
Share This