Ketua MPR Tegaskan Pelantikan Presiden juga Wakil Presiden Terpilih Sulit Dijegal

Ketua MPR Tegaskan Pelantikan Presiden juga Wakil Presiden Terpilih Sulit Dijegal

JAKARTA – Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) menegaskan pelantikan Presiden juga Wakil Presiden terpilih hasil pemilihan 2024, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sangat sulit untuk bisa jadi dijegal. Mengingat aturan di dalam Undang-Undang Dasar (UUD) NRI 1945 yang dimaksud memuat persoalan aturan pelantikan presiden juga wapres telah sangat jelas.

Hal itu menanggapi pernyataan mantan Hakim Agung Gayus Lumbuun yang mana mengungkapkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) bisa saja dijadikan pertimbangan oleh MPR untuk bukan melantik Prabowo-Gibran sebagai Presiden lalu Wakil Presiden.

“Jadi bukan ada celah untuk menunda atau membatalkan pelantikan Prabowo-Gibran sebab pilpres telah selesai, kebijakan MK juga ketetapan KPU berhadapan dengan hasil Pilpres sudah ada jelas. Tahapan selanjutnya adalah pelantikan sebagaimana diatur pada UUD 1945 Pasal 9. Apa yang telah dilakukan diputus oleh rakyat yang mana berdaulat tiada boleh diganggu gugat oleh siapa pun, diantaranya kebijakan PTUN,” ujar Bamsoet usai bertemu Anggota Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR pada Jakarta, hari terakhir pekan (10/5/2024).

“Bahkan menurut hasil kajian Badan Pengkajian MPR RI serta Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR, pasangan presiden serta duta presiden terpilih yang dimaksud sudah ada ditetapkan oleh KPU harus diperkuat dengan produk-produk hukum konstitusi merupakan Ketetapan MPR (TAP MPR) tanpa ada perdebatan lagi di dalam MPR akibat hanya saja bersifat administrasi,” sambungnya.

Anggota Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR yang dimaksud hadir antara lain Andi Mattalatta, Rambe Kamarulzaman, lalu Syamsul Bahri.

Ketua DPR ke-20 lalu mantan Ketua Komisi III DPR Area Hukum, HAM, serta Ketenteraman ini menjelaskan hasil kajian Komisi Kajian Ketatanegaraan ini sejalan dengan pandangan lalu pendapat Ahli Hukum Tata Negara Prof Yusril Izha Mahendra serta Prof Jimly Asshiddiqie. Bahwa pada menjalankan kewenangan konstitusional untuk melantik presiden serta delegasi presiden, MPR harus mengeluarkan TAP MPR tentang Pengukuhan Pasangan Calon Presiden juga Wakil Presiden terpilih sebagai Presiden kemudian Wakil Presiden Republik Indonesia.

Ketetapan MPR ini bersifat penetapan (beschikking), tidak ketetapan yang tersebut mengatur (regelling) yang dimaksud sekaligus juga menegaskan pengalihan status hukum pasangan capres dan juga cawapres terpilih sebagaimana diatur di UUD NRI 1945.

“Ketetapan MPR ini merupakan suatu langkah bersifat administrasi yang digunakan bermetamorfosis menjadi dasar dan juga mengubah status hukum pasangan calon presiden kemudian calon delegasi presiden terpilih sebagai presiden dan juga perwakilan presiden RI. Ketetapan MPR tentang penetapan presiden kemudian delegasi presiden merupakan conditio sine qua non (harus ada) di rangkaian pelantikan presiden kemudian duta presiden,” papar Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menjelaskan setelahnya amandemen UUD NRI 1945 terdapat hal-hal yang belum sesuai dengan UUD NRI 1945 di hal tata cara pelantikan presiden serta perwakilan presiden terpilih. Sehingga tidak ada ada komoditas hukum MPR yang digunakan menetapkan presiden dan juga perwakilan presiden terpilih sebagai presiden serta perwakilan presiden Republik Indonesia.

Artikel ini disadur dari Ketua MPR Tegaskan Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Sulit Dijegal

CATEGORIES
TAGS
Share This