Koalisi Publik Sipil Ungkap Bahayanya RUU Polri

Koalisi Publik Sipil Ungkap Bahayanya RUU Polri

JAKARTA – Koalisi Warga Sipil untuk Reformasi Kepolisian mengungkapkan bahayanya draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Polri. Salah satunya adalah perluasan isu siber yang digunakan dikerjakan oleh polisi.

“Ya tadi, adanya wewenang perluasan dalam isu siber, bagaimana kepolisian mampu di drafnya diusulkan bisa saja untuk bisa jadi secara langsung melakukan blokir kemudian masuk intersep di dalam situ,” kata perwakilan Koalisi Komunitas Sipil untuk Reformasi Kepolisian Muhammad Isnur di konferensi pers pada Kantor LBH, Jakarta, Mingguan (2/5/2024).

“Yang kedua, juga bahaya persoalan penyadapan, MK (Mahkamah Konstitusi, red) memandatkan adanya UU penyadapan terlebih dahulu, agar apa? Agar lembaga-lembaga yang digunakan menyadap itu kemudian bukan melanggar HAM. Nah ini beliau punya konten penyadapan ke situ,” tambahnya.

Selanjutnya yang digunakan kemudian disoroti oleh Koalisi Komunitas Sipil untuk Reformasi Kepolisian adalah kewenangan intelkam dari kepolisian yang sanggup menciptakan konflik kepentingan dengan badan intelijen yang tersebut lain.

“Ada UU intelijen, ada BIN ke sana, ada BAIS ke sana, ini kemudian kepolisian masuk lebih tinggi pada seperti naik ke menghadapi sebagai koordinator intelijen,” kata Isnur yang mana juga sebagai Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) ini.

Isnur mengatakan, jikalau RUU Polri itu sudah disahkan maka polisi akan menjadi lembaga yang superpower pada hal yang mana berkaitan dengan investigasi. “Di mana ia pada urusan penyidik pegawai negeri sipil, penyidik dalam UU lain, penyidik KPK, penyidik Kejaksaan, penyidik lingkungan hidup, penyidik perburuhan harus ada rekomendasi dari beliau (polisi),” tuturnya.

“Ketika pembinaan pengawasan juga ada dalam kepolisian, jadi bagaimana kalau ini jadi ada intervensi yang dimaksud luar biasa, penyidik Polri untuk penyidik KPK, terhadap penyidik di Kejaksaan Agung, penyidik lingkungan hidup, penyidik dalam perburuhan,” tutur Isnur.

Terakhir, pihaknya juga menyoroti masalah banyaknya konflik yang mana akan terjadi bila RUU Polri disahkan. “Ada kewenangan misalnya untuk pemeriksaan masalah keuangan. Dia konflik sebanding PPATK, masalah siber ia konflik dengan BSSN, persoalan apalagi? Soal siber beliau konflik juga dengan Kominfo. Ada banyak yang tersebut beliau ketemu serta tumpang tindihnya semakin parah,” pungkas Isnur.

Artikel ini disadur dari Koalisi Masyarakat Sipil Ungkap Bahayanya RUU Polri

CATEGORIES
TAGS
Share This