Kominfo Harap Revisi UU Penyiaran Tak Ada Tumpang Tindih Kewenangan

Kominfo Harap Revisi UU Penyiaran Tak Ada Tumpang Tindih Kewenangan

JAKARTA – Direktur Jenderal Berita kemudian Komunikasi Publik (IKP) Kementerian Komunikasi dan juga Informatika (Kominfo) , Usman Kansong berharap, revisi Undang-Undang (UU) Penyiaran mengakibatkan tumpang tindih aturan. Ia pun menyebut, lahirnya UU itu harus harmonisasi.

Salah satu yang digunakan disinggungnya pada RUU itu ialah adanya aturan mengenai kewenangan Komisi Penyiaran Negara Indonesia (KPI) di sengketa jurnalistik atau pers serta mengambil bagian mengontrol atau mengawasi konten di dalam ranah digital. Padahal, kata dia, pengawasan konten itu merupakan kewenangan Kominfo berdasarkan UU Data dan juga Transaksi Elektronik (ITE).

“Yang berubah menjadi konsern pemerintah adalah ke UU ITE dikatakan bahwa yang dimaksud mengawasi kemudian mengontrol katakanlah seperti itu (konten) adalah pemerintah pada hal ini adalah Kominfo,” kata Usman pada Diskusi Publik IJTI di dalam Kantor Dewan Pers, Rabu (15/5/2024).

Oleh sebab itu, ia berharap revisi UU yang disebutkan dilaksanakan harmonisasi antara lembaga-lembaga yang tersebut berkaitan dengan penyiaran kemudian pers. Termasuk pada hal ini kewenangan Dewan Pers yang mana sebetulnya sudah ada diatur di UU Pers.

“Intinya adalah harus ada harmonisasi UU Penyiaran dengan UU yang digunakan lain, jangan sampai ada tumpang tindih kewenangan antara Kominfo dengan KPI, serta KPI dengan Dewan Pers,” kata dia.

Meski demikian, kata Usman, hingga ketika ini unsur pemerintah belum mendapatkan drafrevisiUU secara final. Ia meyakini, sewaktu pemerintah mendapatkan kesempatan untuk menyempurnakan UU itu maka masukan-masukan untuk DPR pun akan diberikan.

“Pemerintah akan dimintai pendapat masukannya untuk menyempurnakan UU, misalnya ketika ingin memproduksi beleid, dalam situlah saya kira kesempatan kita semua memberikan masukan ke DPR dikarenakan pembuatan UU berdasarkan langkah MK wajib hukumnya meaningful participation,” tutupnya.

Artikel ini disadur dari Kominfo Harap Revisi UU Penyiaran Tak Ada Tumpang Tindih Kewenangan

CATEGORIES
TAGS
Share This