Komisi III DPR Bahas Revisi UU MK ke Masa Reses, Dasco: Sudah Izin Pimpinan

Komisi III DPR Bahas Revisi UU MK ke Masa Reses, Dasco: Sudah Izin Pimpinan

JAKARTA – Komisi III DPR mengatur rapat kerja (raker) bersatu pemerintah pada rangka pengambilan langkah tingkat I terkait revisi Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi (MK) pada masa reses. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan pelaksanaan raker telah seizin pimpinan DPR.

Dasco membenarkan bahwa setiap alat kelengkapan majelis (AKD) yang digunakan ingin mengatur rapat dengan mitra kerjanya pada ketika masa reses, harus terlebih dahulu memohonkan izin untuk pimpinan DPR.

“Dan itu sudah ada saya cek ada izin pimpinannya,” kata Dasco di dalam Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/5/2024).

Oleh oleh sebab itu itu, pada waktu ini serangkaian selanjutnya RUU itu akan dibawa ke rapat paripurna untuk diambil langkah tingkat II, apakah disetujui berubah menjadi undang-undang atau tidak.

Pimpinan DPR mengutarakan sepenuhnya terhadap Komisi III dan juga pemerintah, apakah pengesahan revisi UU MK ini dilaksanakan pada masa sidang ini atau masa sidang berikutnya.

“Masa sidang yang mana masih panjang ini juga memungkinkan Komisi terkait juga berkoordinasi kembali dengan pemerintah, tinggal ke sekarang atau masa sidang (berikutnya) kita tunggu aja hasilnya,” ujarnya.

Diketahui, Komisi III DPR lalu pemerintah yang dimaksud diwakili Menteri Koordinator Area Politik, Hukum, dan juga Keselamatan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto menyetujui untuk meneruskan RUU MK untuk dibawa ke rapat paripurna pada rangka pengambilan kebijakan tingkat II atau pengesahan berubah jadi undang-undang.

Kesepakatan ini dicapai di Rapat kerja (Raker) Komisi III di rangka pembahasan tingkat I terkait pengambilan langkah melawan RUU tentang Perubahan Keempat UU Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK).

Wakil Ketua Komisi III DPR Adies Kadir yang digunakan berlaku sebagai pimpinan rapat, meminta-minta persetujuan dari anggotanya dan juga Menko Polhukam menghadapi kesimpulan RUU MK tersebut.

Artikel ini disadur dari Komisi III DPR Bahas Revisi UU MK di Masa Reses, Dasco: Sudah Izin Pimpinan

CATEGORIES
TAGS
Share This