Kritik Putusan MA Ubah Aturan Batas Usia Kepala Daerah, ICW Duga Untungkan Anak Jokowi

Kritik Putusan MA Ubah Aturan Batas Usia Kepala Daerah, ICW Duga Untungkan Anak Jokowi

JAKARTA – Negara Indonesia Corruption Watch (ICW) dengan Pusat Studi Hukum dan juga Kebijakan Tanah Air (PSHK) mengkritisi putusan Mahkamah Agung (MA) mengenai pencabutan Peraturan KPU tentang batas usia calon kepala wilayah . ICW menganggap amar putusan yang disebutkan bermasalah.

“Menurut Indonesi Corruption Watch (ICW) kemudian Pusat Studi Hukum kemudian Kebijakan Nusantara (PSHK), pertimbangan dan juga amar putusan MA ini bermasalah,” ujar Peniliti ICW Seira Tamara di keterangannya, Hari Minggu (2/6/2024).

Seira menjelaskan putusan MA itu melanjutkan preseden buruk dari pemilihan raya 2024 dengan menguntungkan sebagian pihak tertentu.

“Terlebih, pembaharuan aturan yang dimaksud diterapkan pada periode pilkada sekarang sehingga dapat segera menguntungkan pihak tertentu. Dalam hal ini diduga adalah anak Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep, yang akan berusia genap 30 tahun pada Desember 2024,” jelasnya.

“Dengan demikian, seperti Putusan MK Nomor 90 kemarin yang dimaksud menjadikan Gibran dapat berkontestasi di dalam Pemilihan Umum 2024, putusan ini juga sama-sama memberikan karpet merah untuk semakin meluasnya tentakel dinasti Presiden Jokowi melalui kandidasi Kaesang Pangarep selaku kepala tempat di akhir masa jabatannya sebagai kepala negara,” sambung dia.

Dia menganggap ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf D PKPU 9/2020 yang tersebut mengatur batasan usia minimal yang mana terhitung sejak penetapan pasangan calon adalah hal yang tersebut tepat. Keberadaan substansi pasal di PKPU ini, kata dia, juga telah sesuai dengan esensi dari Peraturan KPU yang tersebut memang sebenarnya wajib mengatur secara detail ketentuan pencalonan.

“Dengan demikian, menjadikan ketentuan mengenai persyaratan usia minimal calon kepala area dihitung sejak masa pelantikan calon terpilih adalah hal yang dimaksud tiada berdasar kemudian mengada-ada,” kata dia.

Di sisi lain, ICW juga menafsirkan bahwa putusan ini diputus secara kilat. Mengingat, gugatan mengenai batas usia calon kepala area cuma diputus pada kurun waktu tiga hari.

“Besar kemungkinan terdapat politisasi yudisial di balik perkara ini. Sebab, apabila dibandingkan dengan uji materi terhadap PKPU yang mana sebelumnya pernah dilayangkan oleh ICW dengan Perkumpulan untuk pemilihan raya serta Demokrasi (Perludem) ke MA terkait dengan adanya ketentuan yang tersebut mempermudah mantan narapidana korupsi untuk dapat mendaftarkan diri sebagai partisipan pilpres secara instan pasca menyelesaikan masa tahanan, perkara yang dimaksud baru diputus pasca menanti 109 hari semenjak permohonan diregistrasi di dalam MA. Waktu yang disebutkan bahkan telah lama terpencil melampaui tenggat waktu 30 hari kerja sebagaimana diamanatkan UU Pemilu,” tandas dia.

Lebih jauh, ICW menafsirkan putusan yang dimaksud dikeluarkan sangat janggal. Mereka mengkaji putusan yang disebutkan bentuk mengintervensi kewenangan KPU.

“MA memberikan penafsiran berhadapan dengan ketentuan yang tersebut pada dasarnya bukan menyebabkan pelanggaran berhadapan dengan hak asasi manusia, tiada menyebabkan persoalan tata kelola kelembagaan negara yang dimaksud dapat berujung pada pelanggaran hak asasi manusia, ataupun tak menyebabkan kekosongan hukum atau tumpang tindih pengaturan,” pungkasnya.

Artikel ini disadur dari Kritik Putusan MA Ubah Aturan Batas Usia Kepala Daerah, ICW Duga Untungkan Anak Jokowi

CATEGORIES
TAGS
Share This