Mahfud Md Cerita Latar Belakang Dirinya Menulis Disertasi tentang Politik Hukum di dalam Indonesia pada 1993

Mahfud Md Cerita Latar Belakang Dirinya Menulis Disertasi tentang Politik Hukum di dalam Indonesia pada 1993

IndoPolitik.com – Jakarta – Calon perwakilan presiden Mahfud Md. bercerita bahwa dirinya pernah menulis disertasi tentang Politik Hukum di tempat Indonesia. Mahfud mengisahkan proses itu terhadap siswa HKBP Nommensen, Medan, Sumatera Utara, pada Mulai Pekan 15 Januari 2024.

“Kenapa saya memilih isu ini? Saya belajar hukum tata negara, hafal asas hukum perdata lalu pidana. Sesudah lulus saya gelisah. Katanya hukum itu supreme, panglima, pengendali paling utama. Tapi ternyata energi urusan politik sangat kuat. Saat itu, 1993 otoritarianisme sangat kuat,” kata Mahfud pada waktu memberikan kuliah kebangsaan, pada Senin, 15 Januari 2024, seperti disitir pada keterangan tertulis. 

Pada 1993 ketika itu, kata Mahfud, hukum dipermainkan lalu kalah dengan politik. Kondisi itu yang mana menyebabkan Mahfud belajar ilmu kebijakan pemerintah untuk mencari jawaban menghadapi kekalahan hukum dan juga mencari solusi untuk memenangkannya.

“Ternyata hukum kalah dari politik, dikarenakan hukum item politik. UU, keputusan, kemudian lain-lain, itu item politik. Jadi konfigurasi kebijakan pemerintah sangat menentukan karakter hukum. Artinya, jikalau politiknya demokratis, hukumnya akan responsif. Jika politiknya otoriter, maka hukumnya konservatif,” kata Mahfud. 

Menurut Mahfud, apabila politiknya demokratis, peran partai kebijakan pemerintah serta DPR akan dominan. Selain itu, ketika pemerintah netral kemudian pers bebas, maka hukumnya responsif. 

“Pembuatannya mengutamakan legislatif lalu pengadilan. Wajahnya aspiratif dan juga membatasi interpretasi hukum,” kata dia. 

Sebaliknya, menurut Mahfud, apabila kebijakan pemerintah otoriter, partai urusan politik serta DPR dikooptasi. Selain itu, pemerintah rajin mengintervensi juga pers dikekang, maka hukumnya ortodoks. 

“Pembentukannya kooptatif, positif instrumentalistik atau membenarkan kebijakan yang digunakan salah, dan juga open interpretasi atau diartikan suka-suka. Jika hukum ingin baik, jadi panglima, maka politiknya harus ditata agar demokratis kemudian bermartabat,” kata Mahfud. 

Menteri Koordinator Sektor Politik, Hukum, juga Keselamatan itu menyampaikan penegakan hukum ke depan harus seimbang. Menurut dia, untuk kelas atas, para oligarki, pejabat, harus diberi kepastian usaha dengan penegakan hukum yang mana tegas. Sedangkan, untuk rakyat bawah harus ada perlindungan. 

“Termasuk perbaiki legal struktur, aparat penegak hukum, perbaiki pucuknya. Tidak sulit kok. Tinggal berani atau tidak. Juga KPK harus independen kemudian diperkuat. Kembalikan ke UU yang dulu saja. Lebih bertaji lalu produktif,” kata Mahfud. 

Dalam kesempatan tersebut, siswa dari berbagai jurusan berebut bertanya untuk Mahfud. Mayoritas mengeluhkan tentang hancurnya penegakan hukum, maraknya korupsi, juga culasnya oknum aparat penegak hukum. Sejumlah penanya terbaik, dapat hadiah buku yang dimaksud ditandatangani oleh Mahfud.

Pilihan Editor: Mereka Bicara Soal Pemakzulan Jokowi: Mahfud MD, Puan Maharani, Yusril Ihza, Bivitri Susanti, Feri Amsari

CATEGORIES
TAGS
Share This