Mahkamah Agung Diminta Aktif Berantas Mafia Tanah

Mahkamah Agung Diminta Aktif Berantas Mafia Tanah

JAKARTA – Informasi direktori putusan Mahkamah Agung (MA) menunjukkan sengketa pertanahan diantaranya sengketa yang tersebut persentasenya cukup besar. Pada 2023 terdapat 544 perkara yang digunakan diterima, semata-mata 240 yang digunakan selesai. Sedangkan pada 2024 telah 92 perkara terdaftar dan juga belaka 5 perkara mendapatkanputusan.

Guru Besar Hukum Universitas Pancasila Agus Surono menegaskan, perkara sengketa tanah wajib mendapat perhatian penting dari Mahkamah Agung. oleh karena itu sangat berkemungkinan perkara sengketa tanah yang disebutkan merupakan praktik dari mafia tanah .

“Dalam perkara tanah rutin kali bermainnya kelompok mafia tanah, sehingga sejumlah rakyat kecil yang dimaksud berjuang mendapatkan keadilan selalu kalah,” ujarnya, Akhir Pekan (19/5/2024).

Terkait itulah, Agus mendesak majelis hakim pada MA tak lagi bekerja pada tataran keadilan prosedural. Hanya mengawasi dokumen dan juga bukti semata, namun juga menjangkau lebih banyak terpencil pada keadilan substanstif. Sebab praktik mafia tanah sulit dihadapi oleh rakyat. Karena mafia tanah merupakan komplotan aktor kejahatan dari bervariasi keahlian.

“Jadi bukan heran dokumen palsu itu bisa saja dengan enteng berubah menjadi seolah asli, kemudian digunakan sebagai jaminan bank dan juga mendapatkan pinjaman di waktu cepat,” paparnya.

Tugas MA sebagai garda terakhir penegakan hukum untuk memberikan keadilan yang mana hakiki. Melindungi rakyat sebagaimana amanat konstitusi. Tidak lagi bekerja secara biasa-biasa saja. Terlebih lagi, keberadaan mafia tanah telah disadari pemerintah. Terbukti dengan dibentuknya satgas Antimafia tanah oleh Kementerian ATR/BPN yang mana berada ke bawah kendali Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan
Konflik Pertanahan.

“Kita semua berharap kerja Satgas Antimafia Tanah itu bisa saja berbuah nyata. Bekerja keras sama-sama MA serta rakyat sipil untuk memberantas mafia tanah,” katanya.

Peneliti kebijakan rakyat IDP-LP, Riko Noviantoro menambahkan praktik mafia tanah secara nyata merugikan rakyat. Masih banyaknya praktik mafia tanah berubah menjadi sinyal komplotan ini masih terus beroperasi. Aaksi para mafia tanah bekerja terstruktur juga sistematis. Modus kejahatannya belaka bisa jadi dibongkar melalui tangan pemerintah. Tidak sanggup hanya saja dengan pendekatan biasa.

“Maka itu MA, BPN kemudian Satgas Antimafia Tanah penting jernih mengamati semua sengketa tanah. Waspadai keterlibatan aktor internal,” tegasnya.

Kesempatan ini berubah menjadi kesempatan tepat bagi Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono membuktikan kemampuannya. Melakukan bersih-bersih pada oknum BPN yang digunakan nakal. Sekaligus berubah menjadi panglima terdepan pada menghadapi para mafia tanah. Tentu saja, agar dapat terselesaikan MA tak hanya sekali bekerja profesional saja. MA juga harus berperan terlibat menjaga dari tindakan hukum mafia tanah semakin merajalela.

Artikel ini disadur dari Mahkamah Agung Diminta Aktif Berantas Mafia Tanah

CATEGORIES
TAGS
Share This