Mahkamah Konstitusi Bentuk Majelis Kehormatan, Telusuri Pelanggaran Kode Etik Anwar Usman Cs

IndoPolitik.com – Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) resmi mengumumkan pembentukan Majelis Kehormatan atua MKMK pada Senin, 23 Oktober 2023. Hal yang menindaklanjuti banyaknya laporan terkait dugaan pelanggaran kode etik oleh Anwar Usman cs dalam putusan batas usia minimal calon presiden dan juga perwakilan presiden.

“Kami sudah pernah menetapkan rapat permusyawaratan hakim untuk menyegerakan membentuk MKMK, untuk kemudian mendalami paling tak tujuh laporan yang mana sudah masuk,” kata Juru Bicara Bidang Perkara MK Enny Nurbaningsih dalam konferensi pers di tempat Gedung MK, Jakarta Pusat pada Senin, 23 Oktober 2023.

Sebelumnya, Anwar Usman juga banyak hakim konstitusi lainnya dilaporkan atas dugaan pelanggaran kode etik oleh sebab itu dianggap memuluskan jalan bagi Wali Kota Solo Gibran Rakabuming untuk maju sebagai cawapres dalam Pilpres 2024. Gibran adalah putra Presiden Joko Widodo alias Jokowi sekaligus keponakan dari Ketua MK Anwar Usman.

Komposisi MKMK diatur Pertaturan MK

Enny mengungkapkan ada tiga orang yang digunakan akan menjadi anggota MKMK dalam memeriksa laporan-laporan tersebut. Mereka adalah mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie, akademisi serta pakar hukum tata negara Bintan Saragih, kemudian Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams.

Komposisi ketiganya sebagai anggota majelis kehormatan diatur dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang MKMK. Enny mengungkapkan, Jimly akan mewakili unsur masyarakat, Bintan Saragih mewakili akademisi, lalu Wahiduddin Adams mewakili hakim berpartisipasi sebagaimana diatur dalam beleid tersebut.

Enny mengatakan surat keputusan penunjukkan ketiganya akan ditandangani oleh Ketua MK Anwar Usman hari ini.

“Hari ini kami akan memproses surat keputusan terkait penunjukkan beliau-beliau tersebut,” ujar Enny.

Selanjutnya, klaim tak akan ada konflik kepentingan

• 1
• 2
• Selanjutnya