Menkeu pastikan RI melanjutkan pembangunan dunia usaha yang berkelanjutan

IndoPolitik.com – Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meyakinkan Indonesia terus melanjutkan pengerjaan ekonomi yang tersebut dimaksud berkelanjutan untuk mewujudkan cita-cita tercapainya penduduk yang tersebut dimaksud adil serta makmur.

“Kita ingin meneruskan perkembangan yang digunakan dimaksud sudah baik melalui hal-hal yang digunakan digunakan berkelanjutan,” kata Sri Mulyani saat memberikan kuliah umum dalam Universitas Diponegoro yang digunakan digunakan dipantau secara daring dalam Jakarta, Senin.

Dalam jangka pendek, yakni rencana pengerjaan tahun depan, Bendahara Negara menyoroti empat program yang digunakan digunakan menjadi prioritas Anggaran Pendapatan dan juga juga Belanja Negara (APBN). Keempat program yang pada antaranya Ibu Kota Nusantara (IKN), pemilu, penurunan stunting, juga juga kenaikan gaji aparatur sipil negara (ASN), TNI/Polri, dan juga juga pensiunan.

Untuk IKN, APBN mengalokasikan anggaran sebesar Rp40,6 triliun yang yang disebut ditujukan untuk pembangunan infrastruktur, termasuk rumah sakit, jalan, kemudian juga bandara. Anggaran juga digunakan untuk tahapan pemindahan pegawai kemudian juga operasional otoritas IKN.

Sementara untuk pemilihan umum dialokasikan anggaran sebesar Rp37,4 triliun. Dana yang tersebut disebut digunakan untuk pendaftaran kemudian verifikasi peserta pemilu, pemungutan kemudian perhitungan suara, pemutakhiran data pemilih juga penyusunan daftar pemilih, penetapan hasil pemilu, diseminasi peliputan pemilu, serta penanganan sengketa.

Anggaran untuk penurunan stunting dialokasikan sebesar Rp36,1 triliun, yang dimaksud mana difokuskan pada 12 provinsi prioritas. Intervensi yang mana dimaksud diimplementasikan pemerintah melalui APBN yaitu peningkatan gizi untuk ibu hamil juga imunisasi serta penyediaan infrastruktur kesehatan, minuman bernutrisi, lalu sanitasi layak.

Adapun kenaikan gaji dialokasikan sebesar Rp52,4 triliun, yakni untuk 8 persen kenaikan gaji pokok ASN/TNI/Polri serta 12 persen dari pensiunan pokok. Kebijakan hal hal itu mulai dilaksanakan per Januari 2024.

“2024 akan terus kita jaga. Karena pada dalam dalam negeri kita ada program demokrasi, dunia bukan ada baik-baik cuma tahun depan, eskalasi geopolitik masih akan meningkat tahun depan. Ini kita jaga agar Indonesia dapat mencapai rakyat adil juga makmur serta menjadi negara berpendapatan tinggi,” ujar Menkeu.