#
Nawawi tegaskan KPK tak akan berhenti kejar Harun Masiku

Nawawi tegaskan KPK tak akan berhenti kejar Harun Masiku

IndoPolitik.com – Ibukota Indonesia – Ketua sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango menegaskan penyidik lembaga antirasuah tidaklah akan berhenti memburu Harun Masiku.

"Kami terus bekerja tanpa mencari tahu apakah HM ini telah lama pergi atau belum, kami masih terus bekerja," kata Nawawi di konferensi pers Performa kemudian Capaian KPK 2023 dalam Gedung Merah Putih KPK, Ibukota Selatan, Selasa.

Nawawi mengungkapkan dirinya juga sudah mendengar tuntutan dari aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) tentang Harun Masiku yang tersebut masih buron selama empat tahun agar ditangkap.

Dia pun dengan segera berbicara dengan kepala satuan tugas (Kasatgas) yang dimaksud ditugaskan untuk mencari kemudian menangkap Harun Masiku.

"Kemarin saya baca yang digunakan dituntut teman-teman ICW, saya dengan segera ke Kasatgas. Saya menanyakan sejauh mana kerjaanmu, ia bilang 'mohon waktu kami terus cari'," ujarnya.

Kemudian terkait isu yang tersebut mengatakan Harus Masiku telah tutup usia, Nawawi mengungkapkan hal itu juga tidaklah akan memproduksi KPK berhenti memburu yang tersebut bersangkutan.

"Kalau mati dimana kuburnya? Itu Pak (Wakil Ketua KPK Nurul) Ghufron yang digunakan ngomong, saya cuma lanjutin," kata Nawawi sambil tertawa.

Harun Masiku ditetapkan KPK sebagai terperiksa di perkara dugaan pemberian hadiah atau janji terhadap pelopor negara terkait penetapan calon anggota DPR RI terpilih periode 2019-2024 di area KPU RI.

Meski demikian, Harun Masiku selalu mangkir dari panggilan penyidik KPK hingga dimasukkan pada daftar pencarian orang (DPO) sejak 17 Januari 2020.

Selain Harun, pihak lain yang mana terlibat di perkara yang disebutkan adalah mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Periode 2017-2022 Wahyu Setiawan.

Wahyu Setiawan juga merupakan terpidana pada perkara yang dimaksud serupa dengan Harun Masiku lalu ketika ini sedang menjalani bebas bersyarat dari pidana 7 tahun penjara dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedungpane Semarang, Jawa Tengah.

KPK menjebloskan Wahyu Setiawan ke balik jeruji besi berdasarkan putusan MA Nomor: 1857 K/ Pid.Sus/2021 jo putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKI Ibukota Indonesia Nomor: 37/Pid.Sus-TPK/2020/PT DKI jo putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ibukota Pusat Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst tanggal 24 Agustus 2020 yang dimaksud telah terjadi berkekuatan hukum tetap.

Terpidana Wahyu Setiawan juga dibebani kewajiban membayar denda beberapa orang Rp200 jt dengan ketentuan apabila tidaklah dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama enam bulan.

Wahyu juga dijatuhi pidana tambahan sebagai pencabutan hak kebijakan pemerintah di menduduki jabatan umum selama 5 tahun terhitung setelahnya selesai menjalani pidana pokok.

Sebelumnya, amar putusan kasasi terhadap Wahyu Setiawan adalah menjatuhkan pidana penjara selama 7 tahun serta pidana denda sebesar Rp200 jt subsider 6 bulan kurungan ditambah pencabutan hak kebijakan pemerintah di menduduki jabatan masyarakat selama 5 tahun terhitung pasca selesai menjalani pidana pokok.

Meski majelis kasasi menolak permohonan kasasi yang dimaksud diajukan oleh kelompok Jaksa Penuntut Umum (JPU), namun khusus permohonan pencabutan hak urusan politik di menduduki jabatan masyarakat bagi Wahyu telah lama dipertimbangkan serta diputus sebagaimana permohonan dari kelompok JPU di memori kasasi yang digunakan sebelumnya sudah pernah diajukan terhadap MA.

Dalam persidangan tingkat pertama dalam Pengadilan Tipikor Ibukota pada 24 Agustus 2020, majelis hakim memutuskan Wahyu divonis 6 tahun penjara ditambah denda Rp150 jt subsider 4 bulan kurungan. Majelis hakim pun memutuskan tiada mencabut hak urusan politik Wahyu pada masa waktu tertentu seperti tuntutan JPU KPK.

Kemudian pada 7 September 2020, Pengadilan Tinggi DKI DKI Jakarta menguatkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ibukota Indonesia Pusat yang mana menjatuhkan vonis 6 tahun penjara bagi Wahyu atau masih lebih lanjut rendah jika dibandingkan dengan tuntutan JPU KPK yang dimaksud menuntut agar Wahyu divonis 8 tahun penjara ditambah denda Rp400 jt subsider 6 bulan kurungan.

Putusan banding yang dimaksud tiada menjatuhkan hukuman tambahan terdiri dari pencabutan hak untuk dipilih di jabatan umum bagi Wahyu selama 4 tahun pasca menjalani hukuman pidana seperti yang digunakan dituntut KPK.

Sedangkan kader PDI Perjuangan Agustiani Tio Fridelina yang mana terlibat menerima suap Rp600 jt dari Harun Masiku bersama-sama dengan Wahyu divonis 4 tahun penjara.

Dalam perkara ini, Wahyu kemudian Agustiani terbukti menerima uang sebesar 19 ribu dolar Singapura serta 38.350 dolar Singapura atau seluruhnya Rp600 jt dari kader PDIP Harun Masiku yang dimaksud pada waktu ini masih buron.

Tujuan penerimaan uang yang disebutkan agar Wahyu dapat mengupayakan KPU menyetujui permohonan Penggantian Antar-Waktu (PAW) Anggota DPR RI PDI Perjuangan dari Dapil Sumatera Selatan 1, yakni Riezky Aprilia terhadap Harun Masiku.

 

CATEGORIES
TAGS
Share This