PDIP Sebut UU Kementerian Negara Belum Perlu Direvisi

PDIP Sebut UU Kementerian Negara Belum Perlu Direvisi

JAKARTA – Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menilai, Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara belum penting direvisi. Regulasi yang tersebut ada diyakini masih relevan untuk menjawab permasalahan bangsa.

Pernyataan Hasto sekaligus merespons wacana revisi UU Kementerian Negara yang mana berprogres beberapa waktu terakhir. Diketahui, wacana itu mengalami perkembangan seiring dengan isu penambahan nomenklatur kementerian ke era pemerintahan Prabowo-Gibran . Dalam UU Kementerian Negara, jumlah keseluruhan kementerian paling sejumlah 34.

“Dalam pandangan PDIP, kami percaya bahwa dengan UU Kementerian Negara yang mana ada sebenarnya masih visioner untuk mampu menjawab berubah-ubah tantangan bangsa juga negara ketika ini,” kata Hasto pada waktu ditemui dalam Galeri Nasional, Ibukota Pusat, Mulai Pekan (13/5/2024).

Kendati demikian, Hasto berkata, setiap presiden miliki kewenangan untuk mengatur komposisi kabinetnya. Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri misalnya, kata Hasto, ketika itu menggabungkan nomenklatur Kementerian Perdagangan dengan Perindustrian.

“Kemudian pada periode pertama Bapak Presiden Jokowi, kita meninjau itu terbentuk pemisahan. Kemudian dibentuk Badan Sektor Bisnis Kreatif misalnya. Jadi setiap presiden sesuai mandatnya tentu sekadar punya kewenangan,” tutur Hasto.

Bagi PDIP, kata Hasto, UU Kmenterian Negara yang ada itu sebenarnya sudah ada mampu merepresentasikan seluruh tanggung jawab negara ke di menyelesaikan seluruh hambatan rakyat dan juga juga mencapai tujuan bernegara.

Sebelumnya, Partai Gerindra membuka potensi merevisi UU Kementerian Negara. Revisi direalisasikan akibat setiap presiden RI memiliki tantangan kemudian permasalahan yang tersebut berbeda.

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, UU Kementerian Negara telah terjadi membatasi presiden untuk mengatur jumlah total kabinetnya. Sementara dalam sisi lain setiap periode presiden RI miliki tantangan juga hambatan yang berbeda.

Kendati setiap periode presiden RI mempunyai tantangan lalu kesulitan yang berbeda, Muzani menilai, UU Kementerian Negara harus bersifat fleksibel, diantaranya klausul yang mana mengatur jumlah agregat nomenkaltur kementerian.

Saat disinggung terkait sikapnya di membuka kesempatan revisi UU Kementerian Negara, Muzani mengamini. Bahkan, ia berkata, revisi UU Kementerian Negara akan datang dikerjakan sebelum pelantikan Presiden ke-8 RI yakni pada 20 Oktober 2024.

“Ya, mungkin saja revisi itu dimungkinkan. Ya revisi itu bisa jadi sebelum dikerjakan (sebelum pelantikan presiden),” kata Muzani.

Artikel ini disadur dari PDIP Sebut UU Kementerian Negara Belum Perlu Direvisi

CATEGORIES
TAGS
Share This