#

Pemakzulan Jokowi kemudian Petisi 100: Menelisik Inisiatif Petisi 100

IndoPolitik.com – Jakarta – Ketua Umum Partai Bulan Bintang atau PBB Yusril Ihza Mahendra menilai aksi pemakzulan Jokowi (Joko Widodo) oleh Petisi 100 merupakan langkah yang digunakan inkonstitusional.

Yusril mempertanyakan mengapa aksi itu menyambangi Menteri Koordinator Area Politik, Hukum, lalu Keamanan, Mahfud Md yang mana merupakan salah satu calon perwakilan presiden di tempat Pemilihan Umum 2024.

“Saya meninjau pergerakan pemakzulan presiden ini sebagai pergerakan inkonstitusional dan juga ingin memperkeruh suasana menjauhi pelaksanaan pemilihan 2024. DPR sendiri tidak ada mempunyai inisiatif apapun untuk melakukan pemakzulan,” kata Yusril, yang mana juga ahli pada hukum tata negara, pada keterangan tertoreh yang digunakan diterima pada Ahad, 14 Januari 2024.

Sebelumnya diketahui, Petisi 100 mendatangi Mahfud MD di dalam kantor Menkopolhukam pada Selasa, 9 Januari 2024. Kedatangan mereka itu untuk melaporkan dugaan kecurangan pemilihan umum 2024, hingga usulan pemakzulan Jokowi.

Apa itu Petisi 100?

Petisi 100 merupakan nama singkat dari Petisi 100 Penegak Daulat Rakyat, ini sebuah aksi yang mewakili 100 orang tokoh rakyat yang mana mendesak DPR lalu MPR segera memakzulkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. 

Tuntutan itu buntut dugaan pelanggaran konstitusional Jokowi, antara lain nepotisme di Mahkamah Konstitusi atau MK lalu intervensi Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK.

Ada 10 alasan mengapa pemakzulan Jokowi harus segera dilakukan, seperti yang mana telah lama dia komunikasikan di tempat Gedung MPR, Senayan, Jakarta, pada 20 Juli 2023. Pemakzulan semakin relevan pasca adanya pelanggaran-pelanggaran konstitusional baru yang mana diadakan Jokowi

Pelanggaran konstitusional itu, di area antaranya keterlibatan Jokowi sebagai ipar mantan Ketua MK Anwar Usman pada pengambilan putusan nomor 90/PUU-XXI/2023 mengenai batas usia capres-cawapres. Majelis Kehormatan MK memutuskan Anwar Usman telah lama melanggar etik berat sehingga diberhentikan sebagai Ketua MK.

Nepotisme Jokowi, menurut Petisi 100, jelas melanggar Pasal 22 UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang digunakan Bersih kemudian Bebas dari KKN dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. “Dengan pelanggaran ini, Petisi 100 akan segera melaporkan tindakan pidana yang digunakan sudah pernah dijalankan oleh Jokowi, Anwar Usman lalu Gibran,” ucap Petisi 100.

Petisi 100 juga menyinggung pengakuan mantan Ketua KPK Agus Rahardjo yang dimaksud menjelaskan adanya intervensi Jokowi terhadap KPK. “Kemudian merevisi UU KPK untuk memperlemah KPK dengan diadakannya SP3 kemudian menjadikan lembaga rasuah berada di dalam bawah Presiden,” ucap Petisi 100.

Perihal dasar hukum pemakzulan, Petisi 100 mengungkapkan adalah TAP MPR No VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa kemudian Pasal 7A UUD 1945 yang mana mengatur tentang pemakzulan Presiden. “Petisi 100 bersikap bahwa Presiden Jokowi telah sangat mendesak untuk mundur atau dimakzulkan,” ucap Petisi 100.

Petisi 100 menyepakati akar permasalahan semua persoalan bangsa adalah Jokowi. “Untuk itu menuntut pemakzulan Presiden Jokowi sesegera kemungkinan besar juga diadili,” ucap Petisi 100. Mereka mengaku berkewajiban terhadap upaya menyelamatkan bangsa kemudian negara.

Adapun beberapa orang tokoh yang mana terlibat pada Petisi 100 di area antaranya mantan KASAD Jenderal TNI Purn. Tyasno Sudarto, mantan Ketua MPR Amien Rais, Guru Besar UGM Zainal Arifin Mochtar, pengajar UNS M. Taufiq, Ketua FUI DIY Syukri Fadholi, Ketua BEM KM UGM Gielbran M. Noor, juga perwakilan Petisi 100 Marwan Batubara.

KAKAK INDRA PURNAMA  | HENDRIK KHOIRUL MUHID  | ADIL AL HASAN | VIVIA AGARTHA  I  DANIEL A. FAJRI | HAN REVANDA | DANIEL R FAJRI

Pilihan editor: Mereka Bicara Soal Pemakzulan Jokowi: Mahfud MD, Puan Maharani, Yusril Ihza, Bivitri Susanti, Feri Amsari

CATEGORIES
TAGS
Share This