otoritas Baru Didorong Lebih Tegas Tangani Komunitas Anti Pancasila

otoritas Baru Didorong Lebih Tegas Tangani Komunitas Anti Pancasila

JAKARTA – Indonesi telah terjadi menyelesaikan Pemilihan Umum 2024 untuk memilih presiden lalu perwakilan presiden dan juga Anggota DPR periode 2024-2029. Harapan kemudian tantangan besar terbentang luas pada mendirikan bangsa Indonesia, khususnya dari rongrongan ideologi-ideologi anti-Pancasila.

Di era Presiden Joko Widodo (Jokowi), penanganan hambatan ini sudah ada sangat tegas dengan dibubarkannya organisasi-organisasi yang digunakan bertentangan dengan Pancasila seperti Hizbut Tahrir Tanah Air (HTI) yang mengusung ideologi khilafah. Kini pemerintahan baru di dalam bawah komando presiden terpilih Prabowo Subianto diharapkan akan lebih besar tegas pada memberantas ideologi-ideologi transnasional tersebut.

Dosen Magister Keilmuan Politik Universitas Muhammadiyah Ibukota (UMJ) Prof Sri Yunanto mengatakan, meskipun organisasi kelompok yang dimaksud telah dibubarkan, tapi sel-sel merekan masih terus berpindah dalam bawah tanah. Bahkan pada pemilihan 2024, kelompok ini sempat mengkristal pada kelompok pasangan calon (paslon) tertentu yang tersebut tak menang.

“Artinya merekan akan terus melakukan aksi memasarkan ideologi mereka itu dengan bermacam gerakan. Seperti beberapa waktu kemarin ada video popular kegiatan anak muda atau mahasiswa, pada mana pembicaranya mengangkat ide lama seperti antidemokrasi, antipajak yang mana dibenturkan dengan zakat. Kemudian ujung-ujungnya anti-NKRI,” ungkap Sri Yunanto Akhir Pekan (12/5/2024).

Ia menilai, kegiatan itu menjadi tanda mereka berjuang kembali ke permukaan sejak HTI dibubarkan pada 2017 dengan memanfaatkan kesempatan urusan politik yaitu pemilu. Itu juga menjadi bukti, walau organisasinya telah dilakukan dibubarkan, tetapi kelompok itu masih eksis. “Mereka kemungkinan besar bisa saja berganti nama atau ‘rumah’ baru, tapi isinya permanen ideologi khilafah yang mana ingin mempreteli kebijakan negara. Saya konfirmasi ini neo HTI yang digunakan secara pergerakan ideologi ke arah sana tapi organisasinya nggak pakai HTI,” ujarnya.

Untuk itu, Sri Yunanto berharap pemerintah baru nanti harus waspada. Apalagi pemerintah baru nanti miliki rencana keinginan anggaran lebih lanjut besar ke luar anggaran rutin dengan adanya IKN, dan juga makan siang gratis yang dijadikan platform digital pada waktu kampanye. Dengan demikian, sumber penerimaan harus digenjot, makanya santer dikabarkan nanti akan ada satu badan penerimaan negara seperti Dirjen Pajak, yang tersebut dipisahkan dari Kementerian Keuangan.

“Di situ serangan ideologinya sudah ada ada. Kalau saya lihat merebak ke video menyebar itu misalnya mereka itu mendelegitimasi tentang pajak, padahal pajak adalah sumber utama penerimaan negaram” katanya.

Sri Yunanto menyarankan, selain kontra narasi yang dimaksud harus terus dijalankan untuk memerangi propaganda kelompok tersebut, juga harus ada langkah preemtif lalu preventif untuk menangani kelompok tersebut. Ini adalah penting agar kelompok ini tidaklah makin besar. Apalagi setelahnya pemilu, akhir tahun 2024 ini akan ada pemilihan kepala daerah serentak. Bukan bukan mungkin saja kelompok ini akan bermetamorfosis membantu calon-calon pada Pemilihan Kepala Daerah serentak.

“Ini harus diwaspadai. Tapi saya bukan tahu apakah pemerintah seperti sudah ada punya pemetakaan kira-kira peserta ke provinsi serta kabupaten yang mana berpotensi menggunakan kelompok ini untuk mencari kemenangan,” ujarnya.

Pelajaran pada pemilihan gubernur serentak sebelumnya, lanjut Sri Yunanto, ada di beberapa tempat yang mengusung gagasan syariat Islam. Karena itulah, harus ada studi agar penanganan kesulitan ini tak salah lalu itu butuh ketegasan dari pemerintah.

Artikel ini disadur dari Pemerintah Baru Didorong Lebih Tegas Tangani Kelompok Anti Pancasila

CATEGORIES
TAGS
Share This