Pemilik Inet Global Indo Diduga Dirikan PT Abal-abal untuk Pailitkan Bisnis Sendiri, Resepsionis Dijadikan Komisaris Fiktif

Pemilik Inet Global Indo Diduga Dirikan PT Abal-abal untuk Pailitkan Bisnis Sendiri, Resepsionis Dijadikan Komisaris Fiktif

JAKARTA – Direktur serta komisaris PT Inet Global Indo (Inet), Santoso Halim lalu Sukoco Halim, diduga merekayasa pengajuan penundaan kewajiban pembayaran utang ( PKPU ) terhadap perusahaan jasa internet yang merek dirikan sendiri. Untuk melancarkan muslihatnya, merekan bahkan diduga sengaja mendirikan perusahaan abal-abal. Seorang resepsionis di salah satu tempat usaha milik istri Sukoco dijadikan komisaris.

Peran keduanya terendus di balik pembangunan PT Global Informasi Lintas Asia (GDLA) yang tersebut diskenariokan bermetamorfosis menjadi kreditur Inet. GDLA lantas mengajukan PKPU terhadap Inet sebagai debitur ke Pengadilan Niaga Ibukota Indonesia Pusat. Kreditur lain Inet mencium praktik kecurangan ini. Mereka mengkaji Inet sengaja memunculkan kreditur fiktif agar harta pailit nantinya terbagi habis bahkan kembali untuk debitur atau utang dapat dibayar sesuka mereka sendiri. Hal ini akan sangat merugikan kreditur asli.

Melihat kemungkinan tersebut, kuasa hukum kreditur asli pun melakukan pelacakan kemudian menempuh langkah hukum. Dari hasil penelusuran diketahui bahwa GDLA didirikan pada 2020, SK pendirian perusahaan dari Kemenkumham terbit pada 2021, setoran modal Rp25 jt serta modal Rp100 juta. Dari pelacakan terungkap pula fakta bahwa komisaris sekaligus pemegang saham GDLA yang digunakan namanya tercantum di akta perusahaan ternyata bekerja sebagai resepsionis dalam pusat kebugaran pada kawasan Cengkareng, DKI Jakarta Barat. Merek tempat usaha ini ternyata milik istri Sukoco Halim. Dengan demikian, patut diduga pusat kebugaran yang disebutkan juga milik yang mana bersangkutan.

“Jadi GDLA ini ada dua pemegang saham yakni Sulastri dan juga Sutinah. Dua-duanya tinggal dalam permukiman padat penduduk di dalam Ibukota Indonesia Barat. Sulastri berperan sebagai direktur. Sementara komisaris yang digunakan bernama Sutinah sebenarnya adalah resepsionis pada pusat kebugaran yang mana diduga milik istri komisaris Inet,” beber kuasa hukum kreditur asli Inet, Chris Taufik.

Dalam penghadapan dengan timnya, kata Chris, Sutinah membenarkan bahwa dirinya adalah pengurus sekaligus pemegang saham GDLA berhadapan dengan penunjukkan dari atasannya yang mana bernama Sulastri. Namun, perempuan berusia 25 tahun itu mirip sekali tak mengetahui aktivitas perusahaan apalagi menyangkut pengajuan PKPU. Tentang hal ini, Sutinah telah dilakukan menulis surat pernyataan resmi bertandatangan dan juga bermaterai pada 28 Maret 2024.

Kuasa hukum lain kreditur asli Inet, Irfan Aghasar, memandang, pemakaian perusahaan abal-abal untuk mengajukan PKPU seperti ini adalah konspirasi licik agar Inet terhindar dari seluruh kewajibannya sebagai debitur atau agar bisa jadi melakukan pembayaran sesuka mereka itu sendiri.

“Indikasi ke arah itu sangat kuat. Nama staf belaka dicatut seolah jadi komisaris. Ini adalah jelas rekayasa jahat mem-PKPU-kan perusahaan sendiri. Apapun keputusannya, pailit atau perdamaian antarpihak, ini adalah kedok agar lolos dari kewajiban utang. Jadi, Hakim Pengawas Pengadilan Niaga harus menghentikan langkah-langkah PKPU yang digunakan penuh tipu-tipu ini,” tegas Irfan.

Menurut dia, pihaknya telah lama mengemukakan laporan juga berubah-ubah bukti hasil temuan dugaan praktik licik ini terhadap seluruh pihak terkait mulai hakim pengawas, hakim anggota, kreditur yang mana kredibel, Komisi Yudisial hingga Mahkamah Agung (MA).

“Termasuk bukti nama-nama ke perusahaan kreditur abal-abal yang terafiliasi dengan Santoso dan juga Sukoco Halim. Kami lampirkan semua pada laporan. Kami harap semua institusi pengadilan terkait khususnya MA menindaklanjutinya,” ungkap Irfan.

Dilaporkan ke Bareskrim Polri

Saratnya kejanggalan pada pengajuan PKPU ini menimbulkan kuasa hukum kreditur asli Inet melaporkan Sukoco Halim, Santoso Halim, juga Sulastri ke Bareskrim Polri pada awal April 2024 dengan dugaan perbuatan pidana menempatkan informasi palsu juga pencucian uang. Irfan menyatakan, pihaknya memiliki hak yang dimaksud dilindungi oleh hukum untuk menyebabkan laporan polisi.

“Termasuk melaporkan mereka itu yang mana diduga kuat melakukan rekayasa PKPU,” ujar Irfan.

Menurut dia, Bareskrim Polri memproses laporan yang dimaksud dengan baik. Penyidik telah terjadi melakukan panggilan dan juga pemeriksaan saksi kemudian bukti-bukti. “Apabila pihak-pihak yang mana dilaporkan terbukti bersalah di dalam mata hukum, maka semua pihak yang terlibat konspirasi pada pengajuan PKPU ini dapat dipidanakan juga,” katanya.

Sementara itu, MNC Portal Indonesia telah dilakukan berupaya menghubungi Sukoco Halim kemudian Santoso Halim melalui arahan singkat lalu sambungan telepon untuk menanggapi dugaan rekayasa pengajuan PKPU ini. Namun hingga berita ini diturunkan keduanya belum memberikan respons.

Artikel ini disadur dari Pemilik Inet Global Indo Diduga Dirikan PT Abal-abal untuk Pailitkan Bisnis Sendiri, Resepsionis Dijadikan Komisaris Fiktif

CATEGORIES
TAGS
Share This