Penambahan Kementerian Dinilai Hak Prerogatif Presiden

Penambahan Kementerian Dinilai Hak Prerogatif Presiden

JAKARTA – Penambahan jumlah total kementerian serta lembaga tinggi negara dinilai hak prerogatif presiden. Presiden terpilih Prabowo Subianto dianggap mempunyai hak konstitusional untuk merevisi juga menambah jumlah agregat kementerian.

Pengamat kebijakan pemerintah Muhammad Qodari menuturkan bahwa konstitusi memberi ruang yang tersebut tegas bagi presiden untuk menyesuaikan total kementerian sesuai dengan visi misi di mendirikan negara.

“Konstitusi (UUD) itu adalah alat untuk mencapai cita-cita bangsa dan juga negara. Karena itu, penambahan kementerian harus disesuaikan dengan keinginan juga visi-misi presiden. Hemat saya, semua presiden (termasuk Prabowo) dapat diberikan kesempatan untuk mewujudkan visi-misinya,” ujar Qodari di Dialog Publik yang tersebut diselenggarakan Sekolah Tinggi Pengetahuan Hukum (STIH) IBLAM dalam Kampus Pasar Minggu, Rabu (15/5/2024).

Dia juga memprediksi bahwa Prabowo akan datang merangkul semua pihak yang tersebut terlibat di pemenangan di dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Apalagi, lanjut dia, Prabowo secara personal miliki solidaritas yang dimaksud lebih tinggi terhadap kawan juga kolega seperjuangan.

“Selain konstitusional, kabinet kemudian penambahan kementerian ini juga ada aspek personal wisdom Prabowo Subianto. Prabowo pasti akan merangkul mereka-mereka yang membantu pemenangannya di dalam pilpres. Misalnya Partai Gelora walau tiada lolos parliamentary threshold. Tapi bukanlah itu yang penting, melainkan solidaritasnya yang dimaksud tinggi,” pungkasnya.

Pakar Hukum Tata Negara STIH IBLAM Dr Radian Syam berpendapat bahwa Prabowo punya hak prerogatif untuk menentukan menteri lalu kementerian. Dia menafsirkan nomenklatur kementerian mampu berubah sesuai dengan dinamika serta tuntutan zaman.

“(Menentukan menteri) itu hak prerogatif presiden dalam di membentuk pemerintahan. Dia disebut secara tegas di UUD 1945 (konstitusi),” ujar Radian pada dialog yang turut dihadiri Ketua Yayasan STIH IBLAM Rahmat Dwi Putranto serta Ketua STIH IBLAM Gunawan, juga Direktur Eksekutif Tanah Air Law and Democracy Studies (ILDES) Juhaidy Rizaldy selaku pemantik.

“(Jumlah kementerian sanggup berubah). Tidak dikunci (harus berjumlah) 34 kementerian, oleh sebab itu itu (untuk mengakomodir 40 kementerian), UU harus diubah untuk mengikuti era ketika ini,” tambahnya.

Apalagi, lanjut Radian, aturan yang disebutkan juga belum menyatakan secara jelas urusan pemerintahan yang digunakan penting dipertajam, kementerian baru yang mana perlu dibuat, serta pembentukan kabinet ahli. Dia menegaskan Prabowo punya alasan yang digunakan sangat rasional untuk menambah jumlah total kementerian.

Artikel ini disadur dari Penambahan Kementerian Dinilai Hak Prerogatif Presiden

CATEGORIES
TAGS
Share This