Keterangan KPU mengenai Caleg Terpilih juga Anggota Legislatif yang mana Ikut Pemilihan Kepala Daerah 2024

Keterangan KPU mengenai Caleg Terpilih juga Anggota Legislatif yang mana Ikut Pemilihan Kepala Daerah 2024

JAKARTA – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari mengatakan, kalau caleg terpilih di Pemilihan Umum 2024 tak penting mengundurkan diri bila ingin berkontestasi ke pemilihan kepala daerah 2024 . Hasyim menegaskan, yang wajib mudur itu ialah ia yang mana pada waktu ini berstatus sebagai anggota legislatif.

“Yang wajib mundur adalah Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota,” kata Hasyim pada keterang dikutip, Hari Sabtu (11/5/2024).

Sebagai contoh kata Hasyim, jikalau anggota legislatif hasil pemilihan 2019 dan juga ia tiada nyaleg ataupun nyaleg ke Pemilihan Umum 2024, maka harus mundur jadi kursi jabatan legislatifnya apabila ingin berkontestasi dalam pilkada. Sebab caleg yang disebutkan status adalah anggota legislatif.

Sementara jikalau pribadi yang mana menang di dalam Pileg 2019 lalu juga Pemilihan Umum 2024 wajib mengundurkan diri dari jabatannya di Pemilihan Umum 2019. Namun yang dimaksud bersangkutan tiada perlu mundur dari jabatan yang dimaksud akan didapatkan hasil pemilihan raya 2024 oleh sebab itu statusnya masih calon terpilih.

“Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota hasil pemilihan raya 2019 dan juga nyaleg pemilihan 2024 dan juga terpilih (calon terpilih), maka yang bersangkutan mundur dari jabatan yang digunakan sekarang diduduki, serta bukan wajib mundur dari jabatan,” kata Hasyim.

Dia menegaskan, kalau calon terpilih itu yang mana tak wajib mengundurkan diri, oleh sebab itu belum dilantik secara resmi sebagai anggota legislatif periode 2024-2029. Calon anggota legislatif terpilih menurutnya dapat dilantik belakangan.

“Tidak ada aturan tentang pelantikan anggota DPR/DPD/DPRD Prov/Kab/Kota serentak. Tidak ada larangan dilantik belakangan (setelah kalah pada pilkada),” ujarnya.

Hasyim juga mengatakan, Putusan MK No 12/PUU-XXII/2024 pada Pertimbangan Hukum MK di bilangan bulat [3.13.1] terdapat frasa, jikalau telah lama dilantik secara resmi berubah menjadi anggota legislatif.

“Namun demikian, melalui putusan perkara a quo penting bagi Mahkamah untuk menegaskan, agar Komisi Pemilihan Umum mempersyaratkan bagi calon anggota DPR, anggota DPD, kemudian anggota DPRD terpilih yang digunakan mencalonkan diri sebagai kepala area untuk menyebabkan surat pernyataan bersedia mengundurkan diri apabila sudah dilantik secara resmi menjadi anggota DPR, anggota DPD dan juga anggota DPRD apabila masih mencalonkan diri sebagai kepala daerah,” bunyi pertimbangan putusan MK itu.

Artikel ini disadur dari Penjelasan KPU soal Caleg Terpilih dan Anggota Legislatif yang Ikut Pilkada 2024

CATEGORIES
TAGS
Share This