Perludem Kritisi KPU masalah Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jikalau Maju pemilihan gubernur 2024

Perludem Kritisi KPU masalah Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jikalau Maju pemilihan gubernur 2024

JAKARTA – Perkumpulan untuk pemilihan raya serta Demokrasi (Perludem) menyoroti pernyataan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari yang mana mengatakan calon legislatif (caleg) terpilih yang digunakan ingin maju di Pemilihan Kepala Daerah 2024 tiada wajib mundur. KPU dianggap telah lama mengesampingkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Manajer Inisiatif Perludem, Fadli Ramadhanil menegaskan telah ada putusan MK yang digunakan memerintahkan KPU untuk menyebabkan asal bagi caleg yang mana hendak progresif di pemilihan gubernur 2024. Salah satunya, kata Fadli, caleg terpilih wajib mundur bila telah ditetapkan menjadi calon kepala area (cakada).

“Caleg terpilih yang tersebut mencalonkan diri pada pilkada, diperintahkan oleh MK terhadap KPU untuk dibuat syarat, wajib mundur kalau di kedudukannya telah ditetapkan jadi calon kepala daerah, setelah itu jadwal pelantikannya sebagai anggota legislatif sudah ada datang, maka ia wajib mundur. MK mensyaratkan itu,” ujar Fadli pada waktu dihubungi, hari terakhir pekan (10/5/2024).

Fadli menegaskan caleg terpilih harus mundur dari kedudukannya sebagai anggota Parlemen bila sudah ada ada ketetapan sebagai partisipan pilkada. Ia menegaskan kewajiban caleg terpilih harus mundur pada waktu penetapan sebagai kontestan pilkada.

“Kapan caleg terpilih harus mundur? Jika ia telah jadi calon kepala tempat lalu telah dilantik jadi anggota legislatif, ia wajib mundur. Jadi sequen waktu yang penting diperhatikan adalah penetapan jadi calon dan juga jadwal pelantikan sebagai aleg terpilih,” ucapnya.

Menurutnya, kewajiban caleg terpilih baik DPR, DPRD, atau DPD tak dapat disamaratakan. “Untuk anggota DPR terpilih misalnya, pelantikan jatuh 1 Oktober 2024. Penetapan calon kepala wilayah kan sebelum itu,” ucapnya.

“Jadi anggota DPR terpilih yang tersebut berubah menjadi calon kepala daerah, wajib mundur sewaktu telah dilantik 1 Oktober 2024. Begitu pula bagi anggota DPRD yang jadwal pelantikannya beragam. Maka harus ada prasyarat pernyataan yang mana wajib dibuat KPU seperti putusan MK. Jadi tak bisa jadi disamakan untuk semua aleg terpilih,” tandasnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari menegaskan calon legislatif (caleg) terpilih yang tersebut ingin forward pada pemilihan kepala daerah 2024 tidak ada wajib mundur dari jabatannya.

“Yang wajib mundur adalah anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota,” kata Hasyim, Kamis (9/5/2024).

CATEGORIES
TAGS
Share This