Praktik Baik PPDB Bersama ke DKI Ibukota Tahun 2023

Praktik Baik PPDB Bersama ke DKI Ibukota Tahun 2023

Moch Salim Somad, S.Kom, M.Pd
Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) DKI Jakarta

PPDB Bersama dalam Provinsi DKI DKI Jakarta dilaksanakan secara konsisten. Hal itu berpedoman juga sesuai dengan Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Audien Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, juga Sekolah Menengah Kejuruan. Aturan turunannya yakni Keputusan Sekjen Kemendikbudristek Nomor 47/M/2023 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Anggota Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, serta Sekolah Menengah Kejuruan.

Diketahui, PPDB Bersama adalah upaya untuk memperluas daya tampung pada Sekolah Negeri yang digunakan masih terbatas untuk jenjang SMP, SMA, dan juga SMK. Adapun kriteria sekolahnya adalah mempunyai indeks kualitas 40-90 yang diukur dari output sekolah, kualitas guru, akreditasi, lalu kualitas sarana prasarana sekolah, juga mengawal penghitungan daya tampung dan juga zonasi.

Pada tahun 2023, kuota penerimaan kontestan didik baru untuk jenjang SMP, SMA, serta SMK adalah sejumlah 8.426 khalayak peserta. Seleksi yang digunakan direalisasikan untuk jenjang SMP dan juga SMA yaitu berdasarkan prioritas zona, total pembobotan indeks prestasi akademik, urutan pilihan sekolah lalu waktu mendaftar. Sedangkan seleksi yang tersebut diwujudkan untuk jenjang SMK tak berdasarkan prioritas zona, cuma meninjau pada total pembobotan indeks prestasi akademik, urutan pilihan sekolah, kemudian waktu mendaftar.

Ada beberapa prasyarat penerimaan calon partisipan didik baru atau CPDB. Pertama, Afirmasi Keutamaan 2 adalah penerima KJP Plus tahap 2, anak dari penerima KPJ, anak pengemudi Trans Ibukota Indonesia bus kecil, kemudian penerima PIP yang terdaftar di Angka Terpadu Kepuasan Sosial (DTKS). Kedua, warga Provinsi DKI Ibukota yang mana dibuktikan dengan kartu keluarga yang dimaksud dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil Provinsi DKI DKI Jakarta paling lambat 10 Juni 2023. Persyaratan ketiga adalah lulus pada jenjang sebelumnya.

Saat konferensi pers pada 12 Juni 2023 di dalam Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Plt Kepala Dinas Pendidikan DKI DKI Jakarta Syaefulloh Hidayat didampingi Wakil Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI DKI Jakarta Purwosusilo juga Kepala BPMP Provinsi DKI Ibukota Moch Salim Somad, juga melibatkan lintas SKPD hingga RT/RW, menyampaikan bahwa pemerintahan Provinsi DKI Ibukota Indonesia sesuai dengan arahan Pemuka sangat berjanji untuk menegaskan pelayanan terbaik bagi seluruh warga Ibukota pada langkah-langkah penerimaan partisipan didik baru. Pelaksanaan PPDB Tahun 2023 mempunyai prinsip objektif, transparan, lalu akuntabel sesuai dengan peraturan Kementerian Pendidikan serta Kebudayaan, Studi dan juga Teknologi Nomor 1 Tahun 2021.

PPDB Bersama dijalankan sebagai bentuk kolaborasi antara otoritas Provinsi DKI Ibukota dengan sekolah swasta terkait pendaftaran sekolah yang tersebut disebut Pendaftaran Anggota Didik Baru atau PPDB Bersama DKI Ibukota melalui jalur afirmasi dengan persyaratan pemilihan sekolah swasta berdasarkan daftar zona sekolah. Tujuannya adalah untuk meningkatkan daya tampung serta menyokong peningkatan mutu institusi belajar sekolah melalui keterlibatan sekolah yang digunakan diselenggarakan oleh warga (swasta).

PPDB Bersama dilaksanakan secara full online, sebagai upaya otoritas Provinsi DKI Ibukota Indonesia untuk menyaring calon partisipan didik guna mewujudkan institusi belajar yang dimaksud inklusif pada Jakarta. PPDB dilaksanakan secara daring, sehingga partisipan tiada diperlukan datang secara langsung ke institusi sekolah yang dituju untuk mendaftar. Sistem PPDB online ini diharapkan juga dapat meminimalisir praktik-praktik kecurangan seperti CPDB titipan kemudian sebagainya.

Ada beberapa keuntungan dilaksanakannya PPDB Bersama. Pertama, pasca CPDB diterima, biaya penanaman modal terdiri dari uang pangkal serta sejenisnya dibiayai semata-mata satu kali. Kedua, biaya operasional misalnya SPP juga lainnya akan dibiayai selama maksimal 3 tahun sekolah. Ketiga, kedua pembiayaan di menghadapi merupakan biaya total untuk CPDB yang tersebut diterima pada PPDB. Keempat, sumber anggaran PPDB Bersama yaitu dari APBD berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BPMP Provinsi DKI Ibukota terus-menerus melibatkan pada ketika pra PPDB di FGD Penyusunan Juknis kemudian Uji Publik Juknis PPDB dengan pemangku kepentingan lainnya seperti Ombudsman, Badan Musyawarah Perguruan Swasta, dan juga sebagainya dan juga bergabung mengawal penghitungan daya tampung dan juga zonasi. Hal ini sesuai Keputusan Sekjen Kemendikbudristek Nomor 47/M/2023 Tahun 2023.

Artikel ini disadur dari Praktik Baik PPDB Bersama di DKI Jakarta Tahun 2023

CATEGORIES
TAGS
Share This