Putusan MA mengenai Usia Kepala Daerah Dinilai Karpet Merah untuk Kaesang Pangarep

Putusan MA mengenai Usia Kepala Daerah Dinilai Karpet Merah untuk Kaesang Pangarep

JAKARTA – Putusan Mahkamah Agung (MA) yang digunakan mengubah batas waktu penghitungan usia akan segera calon kepala wilayah (cakada) dinilai sebagai karpet merah untuk putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep. Pasalnya, usia Ketua Umum Partai Solidaritas Tanah Air (PSI) itu masih 29 tahun pada waktu ini.

Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Mulawarman Herdiansyah Hamzah Castro mengatakan, putusan MA yang disebutkan membangkitkan memori masyarakat tentang putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 90 tentang batas usia capres dan juga cawapres, sehingga menciptakan putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka forward sebagai cawapres pendamping Prabowo Subianto ke usia yang dimaksud belum genap 40 tahun.

“Sekarang, putusan MA seolah didesain untuk meloloskan Kaesang. Caranya serupa, mengadakan karpet merah untuk berkontestasi di kebijakan pemerintah elektoral pilpres kemudian pilkada. Putusan MA ini tak masuk akal. Bukan hanya sekali dikarenakan secara formil diputuskan hanya sekali di waktu 3 hari, tapi juga dasar pertimbangannya bukan memadai kemudian tidaklah masuk akal,” kata Herdiansyah pada waktu dihubungi, Hari Minggu (2/6/2024).

Herdiansyah meyakini putusan MA itu ditujukan untuk Kaesang Pangarep yang tersebut digadang-gadang akan maju di Pilgub DKI Jakarta mendampingi Budisatrio Djiwandono sebagai cagubnya. “Persis (ditujukan untuk Kaesang), kalau meninjau urut-urutan waktu, cara memutuskan, lalu kepentingannya, jelas itu untuk Kaesang,” kata Herdiansyah.

Dia pun berpendapat, putusan MA yang digunakan mengabulkan permohonan Ketua Umum Partai Garuda Ahmad Ridha Sabana terkait Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2020 itu berimbas terhadap muruah MA. “Pasti (muruah) MA akan dianggap sebagai alat kekuasaan. Itu akan mempertaruhkan kepercayaan publik,” pungkasnya.

Diketahui, MA mengabulkan permohonan Ketua Umum Partai Garuda Ahmad Ridha Sabana terkait Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2020. MA memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mencabut Pasal 4 Ayat (1) huruf d PKPU Nomor 9 tentang Pencalonan Pemilihan Pengurus kemudian Wakil Gubernur, Kepala Kabupaten juga Wakil Bupati, dan/atau Wali kota kemudian Wakil Wali Kota.

Adapun Pasal 4 Ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2020 berbunyi bahwa berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Pengelola kemudian Wakil Pemimpin wilayah dan juga 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Kepala Kabupaten juga Wakil Kepala Daerah atau Calon Wali Pusat Kota serta Wakil Wali Pusat Kota terhitung sejak penetapan Pasangan Calon.

MA mengubah batas waktu penghitungan usia akan segera calon kepala wilayah (cakada). Sehingga, usia akan cakada dihitung pada waktu calon yang dimaksud dilantik sebagai kepala wilayah definitif.

Artikel ini disadur dari Putusan MA soal Usia Kepala Daerah Dinilai Karpet Merah untuk Kaesang Pangarep

CATEGORIES
TAGS
Share This