Revisi UU Kementerian Negara: Jumlah Menteri Disesuaikan Kebutuhan Presiden

Revisi UU Kementerian Negara: Jumlah Menteri Disesuaikan Kebutuhan Presiden

JAKARTA – Revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara mulai dibahas oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR. Revisi akan menyasar pasal yang tersebut mengatur jumlah keseluruhan kementerian, dari yang tadinya sebanyak-banyaknya 34 kementerian berubah menjadi disesuaikan dengan permintaan presiden.

Hal ini diketahui dari draf usulan revisi UU Kementerian Negara yang digunakan dibacakan Tenaga ahli Baleg DPR di rapat ke ruang rapat Baleg DPR, Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (14/5/2024). Dalam draf usulan itu disebutkan bahwa Pasal 15 UU Kementerian Negara sebelumnya mengatur total keseluruhan kementerian paling banyak 34 kementerian. Kemudian, pada revisi UU Kementerian Negara ini diubah berubah menjadi ditetapkan sesuai keinginan presiden dengan memperhatikan efektivitas penyelenggaraan negara, sehingga tidaklah ditetapkan bilangan bulat baku jumlah total kementerian.

“Diusulkan perubahannya berubah menjadi ditetapkan sesuai dengan keperluan presiden dengan memperhatikan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan,” kata kelompok ahli Baleg ketika memaparkan inovasi UU Kementerian Negara.

Sementara itu, Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas mengatakan, walau tak masuk di Proyek Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas, tapi revisi UU Kementerian Negara kekal dapat dilakukan. Sebagai landasan revisi adalah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 79/PUU-IX/2011 yang mana menghapus delegasi menteri sebagai pejabat karier lalu tidak anggota kabinet. Putusan MK itu belum ditindaklanjuti dengan revisi UU Kementerian Negara.

“Kalau ada UU yang tersebut tiada kita usulkan masuk pada Prolegnas, maka memungkinkan kita bahas kalau itu adalah akibat putusan MK, jadi ini pintu masuk saja,” kata Supratman ketika rapat Baleg.

Legislator dari Partai Gerindra itu menjelaskan, tiada ada hambatan bila pada revisi menghadapi putusan MK itu menambah materi baru. Sebab, hal itu tiada ada pembatasan. “Soal materinya itu tidak ada dibatasi oleh apakah yang tersebut hanya saja yang diputuskan MK atau tidak. Itu tidaklah membatasi kita untuk tidak ada mengkaji materi muatan yang lain,” tuturnya.

Selanjutnya, Baleg akan menyiapkan naskah akademik untuk revisi UU Kementerian Negara. Setiap fraksi diminta untuk menyiapkan anggotanya untuk ditugaskan sebagai Panitia Kerja atau Panja.

CATEGORIES
TAGS
Share This