Revisi UU Penyiaran Tuai Polemik, Nurul Arifin: Bukan Barang Final

Revisi UU Penyiaran Tuai Polemik, Nurul Arifin: Bukan Barang Final

JAKARTA – Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran yang digunakan sedang dibahas di dalam DPR RI menuai polemik. DPR mengatakan RUU yang mana beredar bukanlah hasil final dan juga akan terus membuka diri terhadap masukan seluruh lapisan masyarakat.

Menurut Nurul Arifin , anggota Panja RUU Penyiaran Komisi I DPR RI, RUU Penyiaran yang sedang dibahas ke DPR masih pada proses, jadi belum final.

Menurutnya, beberapa pasal RUU Penyiaran yang digunakan mendapatkan kritik seperti pada Pasal 8A ayat (1) huruf (q) dan juga Pasal 42 yang dimaksud memberikan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) wewenang untuk menyelesaikan sengketa jurnalistik khusus ke bidang penyiaran, serta juga Pasal 50B ayat (2) huruf (c) yang mana memuat larangan isi siaran serta konten siaran menayangkan tayangan eksklusif jurnalistik investigasi.

“RUU yang beredar tidak barang yang digunakan final, sehingga masih sangat dimungkinkan untuk terjadinya inovasi norma pada RUU Penyiaran,” ujar Nurul, Selasa (14/5/2024).

Anggota Fraksi Partai Golkar ini menambahkan, terdapat beberapa pokok yang diatur pada RUU Penyiaran ini, seperti pengaturan penyiaran dengan teknologi digital juga penyelenggaraan sistem digital penyiaran, perluasan wewenang KPI, hingga penegasan migrasi analog ke digital atau analog switch-off.

Dia menambahkan, RUU Penyiaran ini adalah Perubahan Kedua melawan UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, yang sebetulnya telah digulirkan sejak tahun 2012. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi pada waktu ini, kita memerlukan penguatan regulasi penyiaran digital khususnya layanan Over The Top (OTT) dan juga User Generated Content (UGC). “Jadi secara substansi kita memang sebenarnya membutuhkan revisi UU Penyiaran ini,” katanya.

Nurul menegaskan, tiada ada tendensi untuk membungkam pers dengan RUU Penyiaran ini. “Komisi I DPR RI terus membuka diri terhadap masukan seluruh lapisan rakyat terkait RUU Penyiaran dikarenakan RUU masih akan diharmonisasi pada Badan Legislasi DPR RI,” pungkasnya.

Sebelumnya, beberapa organisasi pers mencela RUU Penyiaran. Ikatan Jurnalis Televisi Nusantara (IJTI) memohon agar beberapa orang pasal di draf revisi Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dicabut. Hal itu dikarenakan akan memiliki kemungkinan mengancam kebebasan pers.

“Menolak lalu memohonkan agar beberapa jumlah pasal pada draf revisi RUU Penyiaran yang digunakan berpotensi mengancam kemerdekaan pers dicabut,” kata Ketua Umum IJTI Herik Kurniawan di keterangannya, Hari Sabtu (11/5/2024).

Artikel ini disadur dari Revisi UU Penyiaran Tuai Polemik, Nurul Arifin: Bukan Produk Final

CATEGORIES
TAGS
Share This