RUU Polri Dikritik YLBHI: Kepolisian Bisa Jadi Superbody

RUU Polri Dikritik YLBHI: Kepolisian Bisa Jadi Superbody

JAKARTA – Draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Polri dikritik Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Dalam Pasal 14 draf RUU Polri itu, polisi diperkenankan melakukan penyadapan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hingga penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung).

“Jadi kalau kita membaca definisi ini, maka kemudian ia (kepolisian) jadi superbody. Bahasa hukumnya kemungkinan besar kalau pada agama jadi majelis syuro gitu, majelis tinggi, penyidik lembaga-lembaga lain,” kata Ketua YLBHI Muhammad Isnur di konferensi pers pada Kantor LBH, Ibukota Pusat, Akhir Pekan (2/5/2024).

Jika RUU Polri itu sudah pernah disahkan, maka penyidik dari Kejagung dan juga KPK harus terus berkoordinasi dengan kepolisian. “Kita mampu membayangkan bagaimana konsekuensi dari penyidik KPK yang dimaksud harus dibina diawasi berkoordinasi untuk penyidik kepolisian,” katanya.

“Bagaimana Jaksa Agung di hal ini memeriksa Jiwasraya, memeriksa (korupsi) Timah, sekarang yang tersebut terbaru Antam para penyidik Jaksa Agung harus melakukan lalu diawasi oleh penyidik di dalam kepolisian,” sambung Isnur.

Dia pun mempertanyakan fungsi Badan Legislasi (Baleg) DPR terkait RUU Polri tersebut. Sebab, RUU Polri merupakan salah satu RUU inisiatif DPR melawan kesepakatan Baleg.

“Baleg ini fungsinya apa sih? Fungsinya adalah ia mengharmoniskan, menyelaraskan, mengecek pada UU yang lain, pada hal ini beliau akan membentrokkan ini bahaya sekali kalau kinerja Baleg seperti ini,” kata Isnur.

“Ini yang tersebut berbahaya yang dimaksud dilihat diawal kalau kemudian bikin UU tergesa-gesa terburu-buru serta akhirnya bentrok dengan UU yang dimaksud lain,” pungkasnya.

Artikel ini disadur dari RUU Polri Dikritik YLBHI: Kepolisian Bisa Jadi Superbody

CATEGORIES
TAGS
Share This