Setara Institute Sebut RUU Penyiaran Berpotensi Memperburuk Kebebasan Berekspresi

Setara Institute Sebut RUU Penyiaran Berpotensi Memperburuk Kebebasan Berekspresi

JAKARTA – Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran yang pada waktu ini digodok di dalam DPR RI menuai polemik. Setara Institute pun mengkritisi lalu memberikan catatan terkait revisi UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran tersebut.

Pertama, Setara Institute memandang bahwa RUU Penyiaran memuat beberapa ketentuan yang problematik dan juga merobohkan agenda-agenda demokrasi kemudian demokratisasi, kebebasan pers, kebebasan informasi, juga agenda-agenda HAM secara umum yang tersebut telah lama diperjuangkan sejak awal era Reformasi.

RUU Penyiaran memvalidasi penyempitan ruang-ruang sipil. Laporan tahunan Ukuran HAM Setara Institute selalu menunjukkan bahwa skor pada indikator kebebasan berekspresi menyampaikan pendapat merupakan indikator dengan skor paling rendah pada tiap tahunnya, RUU Penyiaran justru berisiko memperburuk situasi kebebasan berekspresi teristimewa melalui pemasungan kebebasan pers.

Kedua, Setara Institute mengkaji bahwa RUU Penyiaran memuat beberapa ketentuan yang memiliki intensi untuk mengendalikan kebebasan pers, khususnya jurnalisme investigasi melalui Pasal 50B ayat (2) huruf c RUU Penyiaran. Pasal yang tersebut melarang jurnalisme investigasi merupakan upaya untuk menurunkan kontrol terhadap pemerintah. Padahal, pilar demokrasi modern salah satunya adalah kebebasan pers yang, antara lain, memberikan ruang bagi jurnalisme investigasi untuk melakukan kontrol menghadapi bekerjanya kekuasaan lalu berjalannya pemerintahan.

Ketiga, di pandangan Setara Institute, konten lalu barang jurnalistik seharusnya terus berubah menjadi yurisdiksi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Jurnalisme investigasi seharusnya masih berada pada bawah pengaturan UU Pers, meskipun penyiarannya dilaksanakan melalui televisi ataupun platform internet. Dalam konteks itu, RUU Penyiaran secara intensional merusak kekuatan UU Pers.

Keempat, ekspansi kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sebagaimana Pasal 8A huruf q RUU Penyiaran untuk melakukan penyelesaian sengketa jurnalistik khusus dalam bidang penyiaran akan mengebiri kewenangan Dewan Pers. Ketentuan yang dimaksud berpotensi mendistraksi kewenangan antara kedua lembaga sehingga merusak kekuatan resolusi kemudian penyelesaian sengketa jurnalistik yang tersebut kemungkinan besar terjadi. Selain itu, ketentuan dimaksud mengurangi kekuatan Dewan Pers sebagai pilar kebebasan pers, sebab lingkup kewenangan Dewan Pers untuk menjamin kebebasan pers juga meliputi konten jurnalistik yang mana disiarkan melalui media elektronik.

Kelima, Setara Institute juga mengkaji diperlukan adanya pengertian yang dimaksud tambahan jelas pada beberapa istilah di RUU Penyiaran. Misalnya, pengaplikasian istilah ‘konten kreator’ akan multitafsir serta berisiko menambah kontrol pada kreator digital perorangan. Hal ini dapat menghurangi ruang gerak pemanfaatan kebebasan berekspresi individu.

Keenam, Setara Institute memandang bahwa RUU Penyiaran memuat beberapa ketentuan yang bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Pada ranah materiil, pelarangan beragam konten digital bertentangan dengan hak melawan informasi yang mana dijamin pada Pasal 28D ayat (3), Pasal 28E ayat (3), lalu Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945. Pada ranah formil, beberapa lembaga kemudian kelompok seperti Dewan Pers yang mana belum terlibat pada pembahasan RUU Penyiaran akan mengempiskan legitimasi demokratik dari RUU tersebut, sehingga berisiko untuk dibatalkan sebab abai pada prinsip ‘meaningful participation’.

Ketujuh, pasca mencermati RUU Penyiaran yang mana beredar di dalam sedang masyarakat, Setara Institute mengupayakan pembaharuan substansial pada RUU Penyiaran kemudian pada konteks itu Setara Institute mendesak agar DPR lalu otoritas memperluas partisipasi umum yang digunakan bermakna.

Artikel ini disadur dari Setara Institute Sebut RUU Penyiaran Berpotensi Memperburuk Kebebasan Berekspresi

CATEGORIES
TAGS
Share This