Soal Perizinan Transportasi, Langkah Bea Cukai sebagai Penegak Hukum Dinilai Sudah Benar

Soal Perizinan Transportasi, Langkah Bea Cukai sebagai Penegak Hukum Dinilai Sudah Benar

JAKARTA – Langkah Bea Cukai sebagai penegak hukum di hambatan perizinan transportasi dinilai sudah ada benar. Hal ini terkait Bea Cukai yang tersebut mempunyai fungsi sebagai penegakan hukum yang menahan kontainer bukan berizin.

Pandangan yang dimaksud disampaikan oleh Pengamat Transportasi Bambang Haryo Soekartono (BHS).

Soal Perizinan Transportasi, Langkah Bea Cukai sebagai Penegak Hukum Dinilai Sudah Benar

Bambang Haryo Soekartono (BHS). Foto/Istimewa

“Bea Cukai sebagai polisinya Kemendag kemudian Kemenperin yang menahan kontainer tiada berizin ini memiliki alasan yang dimaksud kuat. Hal ini dikarenakan memang sebenarnya sudah pernah menjalankan tugasnya sesuai dengan turunan aturan kemudian dasar undang-undangnya,” kata BHS di keterangannya, Hari Jumat (24/5/2024).

“Yang dikeluarkan Kementerian Perdagangan lalu Kementerian Perindustrian, kepatuhan Bea Cukai pada menegakkan aturan yang dimaksud harus diapresiasi,” sambungnya.

Karena menurut BHS, ada beberapa pengirim yang digunakan terkadang belum selesai perizinannya dengan Kemendag maupun Kemenperin rupanya sudah ada diberangkatkan barangnya.

“Dengan harapan bisa jadi diselesaikan pada waktu di pelabuhan. Padahal tidak ada bisa jadi seperti itu. Seharusnya semua surat ijin telah beres dulu, baru barang diberangkatkan,” ujar politikus Partai Gerindra ini.

Namun ia juga berharap, pemerintah masih melakukan perbaikan tata kelola perizinan, di dalam mana pada waktu ini sistem in-linenya kurang sempurna, antara Kemenperin, Kemendag, kemudian Bea Cukai.

“Seharusnya ada sinkronisasi dari stakeholder yang disebutkan hingga pengirim, agar bukan mengirim barang tanpa izin, sehingga bisa saja memangkas waktu tunggu pada pelabuhan lalu juga mencegah penumpukan container,” tuturnya.

“Karena apabila terjadi penumpukan, maka akan menghambat logistik yang sudah ada lengkap perizinannya untuk masuk ke pelabuhan. Pada akhirnya pemilik logistik lainnya lalu pelindo sebagai pelabuhan yang digunakan dirugikan,” tambahnya.

BHS menegaskan, untuk mengempiskan cost dari logistik dan juga mempercepat keluarnya logistik dari pelabuhan, yang digunakan ada istilahnya dwelling time harus dijalankan beberapa langkah perbaikan.

“Di mulai dari sistem perizinan masuk yang mana in line, dengan kepatuhan para pelaku bisnis pengirim pada aturan yang digunakan berlaku, juga pelabuhan yang mana dekat kemudian terintregasi dengan area sektor juga perdagangan, dan juga konektivitas yang baik antara infrastruktur laut dengan infrastruktur darat guna membantu kelancaran lalu percepatan perjalanan transportasi logisik yang dimaksud sampai ke tujuan,” pungkasnya.

Artikel ini disadur dari Soal Perizinan Transportasi, Langkah Bea Cukai sebagai Penegak Hukum Dinilai Sudah Benar

CATEGORIES
TAGS
Share This