Tapera Banjir Kritikan, Demokrat Minta otoritas Kaji Ulang

Tapera Banjir Kritikan, Demokrat Minta otoritas Kaji Ulang

JAKARTA – Ketua Badan Pembina Organisasi Keanggotaan juga Kaderisasi Partai Demokrat Herman Khaeron meminta-minta pemerintah mengkaji ulang Peraturan pemerintahan (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Pasalnya, banjir kritikan terhadap PP tersebut.

Herman menilai, beban kewajiban komunitas telah sejumlah seperti membayar iuran BPJS. Bila rakyat dibebankan untuk membayar Tapera, ia menyimpulkan komunitas berpenghasilan rendah akan kesulitan.

“Sudah penghasilan rendah, sejumlah potongan, ya makin rendah. Ini adalah juga yang tersebut harus dipertimbangkan,” ujar Herman pada Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/5/2024).

Atas dasar itu, Herman menila pemerintah harus mempertimbangkan pemberlakuan PP Tapera. Apalagi, kata Herman, PP ini menuai berbagai kritik dari masyarakat.

“Oleh akibat itu, ini yang digunakan saya harapkan pemerintah dapat merespons, oleh sebab itu itu peraturan pemerintah. Kalau ini kritiknya terhadap undang-undang tentu DPR punya kewajiban untuk mengkaji, mengevaluasi, lalu dapat hanya berinisiatif untuk melakukan revisi,” ucap Herman.

“Tetapi lantaran ini pertauran pemerintah, maka pemerintah harus mengkaji ulang terhadap reaksi rakyat ketika ini, serta kemudian memikirkan langkah-langkah teknis apa yang tersebut tepat dengan kemampuan, daya beli, juga keberadaan penduduk yang mana ketika ini kemungkinan besar secara permanennya sendiri 30 tahun ya oleh sebab itu ada pada suatu perusahaan tertentu, Bagaimana kalau tidak. Artinya reaksi umum harus didengar,” pungkasnya.

Pemerintah telah terjadi memperbarui aturan mengenai iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), melalui revisi PP No. 25/2020 berubah menjadi PP No. 21/2024 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat yang dimaksud ditandatangani Presiden Jokowi pada tanggal 20 Mei 2024.

Ada dua kategori Audien Tapera, yaitu Pekerja lalu Pekerja Mandiri. Diwajibkan yang mana berpenghasilan paling sedikit sebesar Upah minimum untuk berubah menjadi Partisipan Tapera. Sedangkan yang digunakan berpenghasilan di dalam bawah Upah minimum tidak ada wajib, tapi dapat berubah menjadi Peserta. Batas usianya minimal 20 tahun atau telah kawin pada pada waktu mendaftar

Artikel ini disadur dari Tapera Banjir Kritikan, Demokrat Minta Pemerintah Kaji Ulang

CATEGORIES
TAGS
Share This