Viral Konsumsi Tak Layak Pelantikan KPPS, Anggaran Disunat Jadi Simbol Rupiah 2.500 dari Mata Uang Rupiah 15 Ribu

IndoPolitik.com – TEMPO.CO,Yogyakarta: Media Massa sosial sedang padat mengenai sajian konsumsi tak layak ketika pelantikan Tim Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam Wilayah Sleman dan juga Daerah Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Kalangan anggota KPPS yang tersebut dilantik ramai-ramai menumpahkan kekecewaannya di dalam media sosial. Misalnya di tempat Kota Sleman, anggota KPPS mengaku kecewa akibat sajian konsumsi lebih tinggi mirip penganan acara lelayu atau layatan kematian warga. Snack itu sebagai cemilan pastel, roti, dan juga air mineral kemasan gelas. Padahal dari informasi KPU Sleman, anggaran untuk penganan per orang yang tersebut diserahkan vendor Simbol Rupiah 15 ribu.

Tak belaka kalangan KPPS dalam Sleman. Sejumlah orang yang tersebut mengaku anggota KPPS di area Daerah Bantul juga menumpahkan kekecewaan yang dimaksud sama. Bedanya di area Bantul bukanlah bukanlah makanan kecil melainkan nasi kotak berisi sepotong tahu goreng, ayam goreng, lalu oseng kering tempe. Dalam narasi itu disebutkan anggaran konsumsi per orang Rupiah 25 ribu.

Atas viralnya kejadian itu, baik Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wilayah Sleman, KPU Bantul juga KPU Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyingkap suara.

Ketua KPU Kota Sleman, Ahmad Baehaqi pada keterangan tertulisnya memohon maaf serta mengungkap akar persoalan viralnya konsumsi yang mana kurang pantas ketika pelantikan KPPS itu 

“Kami mengajukan permohonan maaf melawan kejadian konsumsi snack yang kurang pantas itu,” kata Baehaqi pada keterangan tertulis, Hari Jumat 26 Januari 2024.

Baehaqi membeberkan pihak sekretariat KPU Sleman melakukan penyediaan konsumsi pelantikan calon anggota KPPS melalui pihak ketiga atau vendor yang terdaftar pada e-katalog. 

Namun ternyata, oleh pihak vendor pekerjaan itu ternyata dilimpahlan lagi pengadaannya tanpa sepengetahuan KPU Sleman. “Pihak vendor logis jikalau tidaklah dilimpahkan lagi maka bukan akan mampu melayani calon anggota KPPS yang tersebut terlantik sebanyak 24.199 orang yang digunakan tersebar di dalam 86 kalurahan (desa) di area Sleman itu,” kata dia.

Karena pekerjaan itu dilimpahkan lagi ke pihak ketiga, anggaran awal konsumsi yang digunakan harusnya Simbol Rupiah 15 ribu per orang  dalam prakteknya disunat serta realisasi belanja konsumsi hanya sekali tinggal Mata Uang Rupiah 2.500 sekadar per orang. “Anggaran konsumsi sebenarnya Mata Uang Rupiah 15 ribu bersih sudah ada dipotong pajak, tetapi penyajian yang dimaksud diakui vendor adalah Rupiah 2.500,”  kata dia.

Adapun Ketua KPU Kota Bantul Joko Santosa juga sudah mengakses pengumuman terkait lauk konsumsi nasi kotak pelantikan KPPS yang digunakan juga popular dalam media sosial. KPU Kota Bantul telah dilakukan memanggil pihak vendor selaku penyedia konsumsi untuk pelantikan KPPS itu.

Namun, yang diklarifikasi KPU Bantul pada vendor tidak persoalan lauk nasi kotak yang merebak dalam medsos. Melainkan lebih besar persoalan kelalaian vendor yang dimaksud terlambat mengantar konsumsi pelantikan KPPS pada Kecamatan Pleret lalu Banguntapan. 

“Jadi acara telah selesai, anggota KPPS telah pulang, makanan baru datang,” kata Joko.

Sedangkan terkait konsumsi pelantikan KPPS yang mana tidaklah memenuhi standar yang tersebut viral, Joko menyatakan hal itu hanya saja terjadi di tempat Kecamatan Sanden, Bantul. “Dari penelusuran kami tidaklah semua (nasi kotak) di tempat bawah standar seperti yang mana menyebar itu, dari 75 kalurahan standar (lauk) telah bagus, semata-mata di dalam Kecamatan Sanden yang digunakan dinilai pada bawah standar,” ujarnya.

Ketua KPU DIY Ahmad Shidqi  menegaskan vendor pada polemik konsumsi ketika pelantikan anggota KPPS di dalam Sleman juga Bantul sudah disanksi. “Persoalan (konsumsi KPPS) itu sudah pernah ditindaklanjuti dengan memanggil vendor yang mana menyediakan konsumsi juga memberi sanksi sesuai ketentuan yang tersebut ada,” kata Ahmad Shidqi.

Sanksi khususnya dengan memutus kerjasama dengan vendor vendor terkait. Ditanya apakah sanksi itu cuma sekedar memutus kerjasama dengan vendor, Shidqi menuturkan bahwa sanksi akan mengikuti aturan tersendiri. 

“Sanksi mengikuti aturan, kalau perihal pengadaan lalu tidaklah sesuai spesifikasi apa, ada sendiri di area peraturannya,” kata dia. “Kuasa pengguna anggaran nanti yang tersebut akan memberikan sanksi sesuai dengan regulasi berlaku”.

Shidqi mengungkapkan tindakan hukum hebohnya konsumsi tak layak pelantikan anggota KPPS ini sudah dimonitor serta diklarifikasi KPU RI.

“Kasus yang disebutkan tentu menjadi evaluasi juga pembelajaran bagi KPU di area wilayah pada manajemen penyediaan konsumsi pada total besar dalam waktu bersamaan sehingga ke depan bisa saja lebih besar baik,” kata dia.

CATEGORIES
TAGS
Share This