Wacana Revisi UU Kementerian Negara, Dasco: Bukan untuk Mengakomodasi Jumlah Menteri

Wacana Revisi UU Kementerian Negara, Dasco: Bukan untuk Mengakomodasi Jumlah Menteri

JAKARTA – Wacana revisi Undang-Undang (UU) Kementerian Negara bergulir. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, revisi ini tiada dimaksudkan hanya saja untuk mengakomodasi kepentingan penambahan jumlah keseluruhan menteri dalam kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

“Sebenernya begini, kalau ada revisi UU Kementerian bukanlah untuk mengakomodasi jumlah total menteri di jumlah keseluruhan tertentu,” kata Dasco dalam Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/5/2024).

Dasco mengawasi semangat dari wacana itu lebih besar untuk mengakomodasi permintaan nomenklatur yang mana ada ketika ini untuk dilaksanakan penyempurnaan. Tujuannya, agar dapat mengoptimalkan kerja-kerja kabinet di masa depan.

Kendati demikian, Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu memverifikasi bahwa wacana untuk melakukan revisi UU Kementerian Negara itu belum berubah jadi pembahasan di partainya.

“Pada pada waktu ini, hal yang disebutkan belum pernah dibahas di tempatnya Pak Prabowo. Sehingga saya belum bisa jadi komentar lebih besar jauh,” ujar Dasco.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menilai, Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara belum penting direvisi. Regulasi yang dimaksud ada diyakini masih relevan untuk menjawab permasalahan bangsa.

Diketahui, wacana itu mengalami perkembangan seiring dengan isu penambahan nomenklatur kementerian dalam era pemerintahan Prabowo-Gibran. Dalam UU Kementerian Negara , jumlah total kementerian paling sejumlah 34.

“Dalam pandangan PDIP, kami percaya bahwa dengan UU Kementerian Negara yang mana ada sebenarnya masih visioner untuk mampu menjawab beragam tantangan bangsa juga negara ketika ini,” kata Hasto ketika ditemui di dalam Galeri Nasional, DKI Jakarta Pusat, Mulai Pekan (13/5/2024).

Kendati demikian, Hasto berkata, setiap presiden memiliki kewenangan untuk mengatur komposisi kabinetnya. Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri misalnya, kata Hasto, pada waktu itu menggabungkan nomenklatur Kementerian Perdagangan dengan Perindustrian.

Artikel ini disadur dari Wacana Revisi UU Kementerian Negara, Dasco: Bukan untuk Mengakomodasi Jumlah Menteri

CATEGORIES
TAGS
Share This