Gaji Pekerja Dipotong untuk Simpanan Tapera Picu Polemik, Netizen: Ujung-ujungnya Entar di Korupsi

JAKARTA – Rencana pemerintah memotong penghasilan pekerja termasuk karyawan swasta untuk simpanan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) membuat polemik dalam masyarakat. Tidak sedikit dari rakyat yang digunakan mengkritisi bahkan menolak kebijakan tersebut.

Publik menilai, kebijakan yang tersebut tercantum di Peraturan otoritas (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang inovasi melawan PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) pada 20 Mei 2024 merugikan para pekerja serta mampu berubah jadi sumber baru korupsi.

Dalam Pasal 14 peraturan yang dimaksud dijelaskan, simpanan partisipan pekerja untuk Tapera ini dibayarkan oleh pemberi kerja dan juga pekerja itu sendiri. Sedangkan simpanan partisipan pekerja mandiri dibayarkan oleh pekerja mandiri itu sendiri atau si freelancer.

Untuk persentase besaran simpanan paling baru ditetapkan pada Pasal 15 PP 21/2024. Dalam Pasal 15 ayat 1 PP itu disebutkan besaran simpanan pemerintah tetapkan sebesar 3% dari penghasilan atau upah untuk partisipan pekerja dan juga penghasilan untuk kontestan pekerja mandiri.

Selanjutnya, pada Ayat 2 Pasal 15 mengatur tentang besaran simpanan partisipan pekerja yang dimaksud ditanggung dengan oleh pemberi kerja sebesar 0,5% lalu pekerja sebesar 2,5%. Sedangkan untuk kontestan pekerja mandiri atau freelancer ditanggung sendiri oleh mereka sebagaimana diatur di ayat 3.

Komentar lalu kritik penduduk terhadap kebijakan Tapera disampaikan warganet melalui akun media sosial (medsos) Instagram SINDOnews pada Selasa (28/5/2024).

”Pemerintah lagi butuh dana buatu penyelenggaraan IKN yang digunakan anggarannya seret,” tulis pemilik akun @iq.b00sters.

“Tanda-tanda pemerintah kehabisan duit,” tulis @st_menan

Artikel ini disadur dari Gaji Pekerja Dipotong untuk Simpanan Tapera Picu Polemik, Netizen: Ujung-ujungnya Entar di Korupsi