Setiap Presiden Punya Permasalahan Berbeda, Gerindra Buka Prospek Revisi UU Kementerian Negara

JAKARTA – Partai Gerindra membuka kesempatan merevisi Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara . Revisi direalisasikan oleh sebab itu setiap presiden RI mempunyai tantangan kemudian permasalahan yang tersebut berbeda.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra, Ahmad Muzani mengatakan, UU Kementerian Negara telah lama membatasi presiden untuk mengatur total kabinetnya. Sementara ke sisi lain, ia berkata, setiap periode presiden RI memiliki tantangan kemudian hambatan yang tersebut berbeda.

“Masalahnya nomenklatur dari pemerintahan itu selalu berbeda dan juga tantangan programnya juga berbeda,” kata Muzani pada waktu ditemui di Gedung Nusantara IV di dalam Kompleks Parlemen Senayan, DKI Jakarta Pusat, Akhir Pekan (12/5/2024).

Menurutnya, hal itu yang menyebabkan adanya perbedaan komposisi kabinet ke era Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri dengan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

“Dari Pak SBY ke Pak Jokowi juga ada perubahan, dan juga apakah dari Pak Jokowi ke pak Prabowo ada perubahan, itu yang saya belum (tahu),” ucap Muzani.

Kendati setiap periode presiden RI memiliki tantangan serta hambatan yang berbeda, Muzani menilai, UU Kementerian Negara harus bersifat fleksibel, satu di antaranya klausul yang tersebut mengatur jumlah keseluruhan nomenkaltur kementerian.

“Tetapi oleh sebab itu setiap presiden punya kesulitan lalu tantangan yang berbeda, itu yang tersebut kemudian menurut saya UU kementerian itu bersifat fleksibel tidak ada terpaku pada jumlah agregat dan juga nomenklatur,” ucap Muzani.

Saat disinggung terkait sikapnya pada membuka kesempatan revisi UU Kementerian Negara, Muzani mengamini. Bahkan, ia berkata, revisi UU Kementerian Negara akan segera direalisasikan sebelum pelantikan Presiden ke-8 RI yakni pada 20 Oktober 2024. “Ya, mungkin saja revisi itu dimungkinkan. Ya revisi itu bisa jadi sebelum dijalankan (sebelum pelantikan presiden),” ujar Muzani.

Artikel ini disadur dari Setiap Presiden Punya Masalah Berbeda, Gerindra Buka Peluang Revisi UU Kementerian Negara