Kemhan Buka Suara perihal Indonesi Minta Diskon Proyek Jet Tempur KF-21

JAKARTA – Kementerian Perlindungan ( Kemhan ) mengakses kata-kata tentang kabar Indonesi memohonkan diskon pembayaran ke Korea Selatan (Korsel) untuk pembiayaan proyek bersatu pesawat tempur KF-21 . Kemhan menegaskan bahwa permintaan yang digunakan dimaksud adalah penyesuaian pembayaran.

“Istilah yang mana tepat menghadapi langkah yang dimaksud diambil oleh pemerintah Tanah Air terkait dengan pembiayaan proyek pesawat tempur KF-21 adalah penyesuaian pembayaran (payment adjustment), tidak pemotongan pembayaran,” kata Kepala Biro Humas Setjen Kementerian Keamanan (Kemhan), Brigjen Edwin Adrian Sumantha melalui keterangan resminya, Selasa (7/5/2024).

Penyesuaian tersebut, kata Edwin, sejalan dengan kemajuan kerja sebanding yang digunakan telah terjadi serta masih dilaksanakan sama-sama Republik Korea. “Penyesuaian pembayaran ini merupakan sebuah langkah yang tersebut logis dan juga rasional, mengingat terdapat beberapa kegiatan di acara yang dimaksud tidak ada dapat dihadiri oleh oleh teknisi Indonesia,” ucapnya.

Edwin menjelaskan, pembayaran yang digunakan direalisasikan pemerintah Nusantara disesuaikan dengan khasiat yang mana diperoleh dari kerja mirip tersebut. “Adalah wajar juga sesuai dengan prinsip akuntabilitas bahwa untuk acara atau kegiatan yang dimaksud tidaklah disertai oleh teknisi Indonesia, pihak Indonesi tiada diperlukan menanggung biaya, yang pada gilirannya menurunkan jumlah keseluruhan pembayaran yang telah lama direncanakan,” ucapnya.

Selain itu, Edwin mengungkap, nilai pembayaran Indonesia mengalami penyesuaian dikarenakan pihak Korea Selatan cuma menerima pembayaran biaya berbagi (cost share) hingga 2026.

“Setelah tahun tersebut, proyek KF-21 akan memasuki fase produksi juga biaya berbagi dari Nusantara yang dimaksud disesuaikan dengan kemampuan fiskal Kementerian Keuangan Republik Indonesia, yang dimaksud ditetapkan sebesar Rp1,32 triliun per tahun hingga tahun 2026,” katanya.

“Ini merupakan upaya pemerintah untuk menjamin bahwa kewajiban finansial eksekutif di proyek ini kekal di batas kemampuan anggaran negara,” ujarnya.

Pemerintah Indonesia, kata Edwin, berjanji penuh terhadap transparansi lalu akuntabilitas di setiap kerja identik internasional, salah satunya pada proyek KF-21 ini. “Langkah penyesuaian pembayaran ini untuk menegaskan bahwa penanaman modal yang digunakan dikerjakan oleh pemerintahan memberikan hasil yang mana optimal lalu pengaplikasian keuangan negara untuk proyek KF-21 dapat dipertanggungjawabkan untuk publik,” katanya.

Artikel ini disadur dari Kemhan Buka Suara soal Indonesia Minta Diskon Proyek Jet Tempur KF-21