PSG: Perlu ada ruang transisi pemerintahan untuk Prabowo Subianto

IndoPolitik.com – “Istilah yang tersebut diperkenalkan dalam UU Transisi Kepresidenan Amerika Serikat tahun 2022. Sementara istilah ‘President-Elect’ atau ‘ Presiden Terpilih’ sesungguhnya baru bisa saja tersemat pada Prabowo Subianto kelak ketika KPU telah menetapkan hasil resmi sete

Jakarta – Kepala Divisi Politik dari Political Strategy Group (PSG) Arief Budiman mengungkapkan perlu adanya ruang transisi pemerintahan dari Presiden Joko Widodo ke Prabowo Subianto.

Dalam keterangan tercatat di dalam Jakarta, Selasa, Arief menyatakan pasca KPU mengumumkan hasil Pemilu, maka sesuai hasil perhitungan terakhir, Prabowo Subianto akan menjadi ‘apparent successful candidate’ atau ‘kandidat terbilang sukses’.

"Istilah yang dimaksud diperkenalkan di tempat UU Transisi Kepresidenan Amerika Serikat tahun 2022. Sementara istilah ‘President-Elect’ atau ‘ Presiden Terpilih’ sesungguhnya baru bisa jadi tersemat pada Prabowo Subianto kelak ketika KPU telah menetapkan hasil resmi pasca gugatan MK tuntas hingga ia dilantik pada 20 Oktober 2024,” jelasnya.

Dalam kedudukan sebagai kandidat yang digunakan terbilang sukses, tambah Arief, Prabowo diharapkan mampu menunjukkan kekokohan posisinya sebagai ‘the-incoming-president’ atau ‘Presiden mendatang’. Prabowo harus menyiapkan ‘bunga rampai’ rancangan kebijakan di area era kepemimpinannya kelak dan juga membuka proses konsultasi secara luas dengan para pemangku kepentingan kebijakan masyarakat lintas sektor.

“Di sinilah titik uji krusial bagi Prabowo, Jokowi, lalu Gerindra terlepas dari Hak Angket DPR, gugatan MK, kemudian kontroversi lainnya yang tersebut menyelimuti Pemilihan Umum 2024 ini. Titik uji itu adalah apakah Prabowo sanggup menunjukkan sikap serta posisinya sebagai kandidat yang tersebut terbilang sukses untuk menjadi pemimpin proses transisi kepresidenan, terlebih jikalau dirinya menjadi presiden terpilih kelak,” katanya menegaskan.

Menurut Arief, proses transisi bukan dapat dianggap remeh dengan mengungkapkan bahwa untuk apa fungsi transisi kalau Presiden Widodo bahkan telah berjanji untuk memasukkan inisiatif unggulan Capres Prabowo ke pada perhitungan RAPBN 2025. Juga bahwa Prabowo sendiri adalah bagian dari kabinet Widodo.

“Mengelola transisi kepresidenan bukanlah lah semata-mata formalitas peralihan kepemimpinan pemerintahan negara, namun ia juga simbol kehormatan kenegaraan yang dimaksud dilapangkan jalannya oleh presiden yang segera purna tugas untuk sang presiden mendatang," jelasnya.

Transisi itu, tegas Arief, tidak sekadar satu acara semata, yaitu makan siang gratis untuk anak sekolah, tetapi tentang bagaimana pemikiran presiden terpilih mengalami orientasi menyeluruh terhadap pelaku kunci birokrasi pemerintahan agar jaringan kebijakan pemerintah Prabowo kelak dapat secara utuh dipahami kemudian menjadi kerangka sekaligus landasan urusan politik kepresidenannya ke depan.